Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Perda Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2006

Hamdillah, Hamdun (2008) Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Perda Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2006. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (235kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (510kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (388kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (580kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB)

Abstract

Lahimya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah mendorong masyarakat di daerah untuk meningkatkan prakarsa, kreatifitas dan peran serta aktif masyarakat. hal tersebut telah mendorong dan menumbuhkan wahana demokrasi di daerah, sehingga meiahirkan proses penyelengaraan yang demokrasi di tingkat daerah serta menuntut adanya lembaga dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi. Salah satu bentuk demokrasi yang terjadi di daerah yakni dengan adanya lembaga pemerintah desa yang terbuka. Dimana alam menjalankan pemerintahannya kepaJa desa harus mendapat pengawasan dari badan permusyawaratan desa yang merupakan badan perwakilan rakyat di tingkat desa, BPD mempunyai fungsi salah satunya yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa sebagaimana yang telah di tentukan dalam Pasal 209 UU No 32 tahun 2004 serta diperkuat dalam Perda Kabupaten Sukabumi No. 15 Tahun 2006.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauhmana pelaksanaan fungsi BPD desa Citamiang sebagai wujud implementasi fungsi dalam menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan untuk mengetahui hambatan - hambatan yang dihadapi oleh BPD desa Citamiang dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis dan historis. Sumber data yang digunakan ada tiga, yaitu bahan hukum primer,bahan hukum sekuoder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpuian data dilakukan melalui dua tahap, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan ( bservasi dan wawancara ). Data yang di peroleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yuridis. Data yang di temukan di desa Citamiang menunjukan bahwa ketentuan/ peraturan tersebut belum dilaksanakan. BPD desa Citamiang belum pemah melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, hal ini disebabkan oleh kultur politik masyarakat desa yang apatis dan kurang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, selain dari itu para anggota BPD desa Citamiang kurang memahami dan mengetahui dasar - dasar penyelenggaraan pemerintahan.Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi dan wewenang BPD sebagai wujud legislasi dalam menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa menurut Pasal 209 UU No 32 tahun 2004 serta Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 15 tahun 2006 tidak dilaksanakan oleh BPD desa Citamiang.

Actions (login required)

View Item