Tingginya permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2020-2022

Sari, Ajeng Puspita (2023) Tingginya permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2020-2022. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (535kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (233kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Ditemukan data di Pengadilan Agama Ngamprah penerimaan perkara permohonan Itsbat Nikah pada tahun 2020 sebanyak 378 perkara, di tahun 2021 sebanyak 430 perkara dan di tahun 2022 sebanyak 456 perkara, data tersebut menggambarkan perkara Itsbat Nikah mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, yang mana dari peristiwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dinamika perkara di Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2020-2022, untuk mengetahui latar belakang tingginya permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2020-2022, dan untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum dalam permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif dengan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah adalah sumber data primer (hasil wawancara di lapangan) dan sumber data skunder (hasil studi pustaka). Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran yang berlandaskan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian pada ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan KHI menegaksan dalam Pasal 4 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa : Dinamika (jumlah) Perkara di Pengadilan Agama Ngamprah pada setiap perkaranya mengalami kenaikan terutama dalam Cerai gugat, cerai talak, harta bersama, perwalian, Itsbat nikah dan dispensasi nikah. Latar belakang tingginya permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah ialah kebanyakan dari mereka yang tidak mencatatkan pernikahnnya kepada KUA/PPN yang berwenang, serta kurang sadarnya masyarakat mengenai kebutuhan administrartif seperti halnya untuk pembuatan akta kelahiran anak atau pengesahan anak, untuk pembuatan akta nikah, untuk pengurusan administrasi mengenai naik haji, dan untuk pengurusan penetapan ahli waris. Urgensi perlindungan hukum dalam permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah ialah memberikan pengayoman serta perlindungan terhadap istri/suami dan anak. Terhadap istri dan suami apabila mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama akan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi keduanya, dan bagi anaknya akan mempunyai status kelahiran anak.

Actions (login required)

View Item