Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dana Bantuan program Keluarga Harapan

Ruhanto, Chansa Lutfiningtyas (2023) Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dana Bantuan program Keluarga Harapan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (243kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_BAB 1.pdf Download (567kB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (739kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (719kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) 8_BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB) | Request a copy

Abstract

Terdakwa ditetapkan sebagai pendamping PKH tahun 2017 di Wilayah Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 504/SK.LJS.JS.TU/10/2015 tentang Pengangkatan Pendamping Program Keluarga Harapan, tanggal 1 Oktober 2015, yang telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Jaminan Sosial Keluarga Nomor 07/SK/LJS.JS. TU/01/2017 Terdakwa terbukti memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu melakukan tindak pidana korupsi dengan penggelapan dana bantuan PKH, yang menyebabkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan perjudian. Penelitian ini bertujuan Pertama untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk. Kedua untuk mengetahui tinjauan dalam Hukum Pidana Islam terhadap Korupsi dan yang Ketiga untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan analisis putusan yang dikaitkan dengan teori Jack Bolgone (GONE) dan juga Hukum Pidana Islam. Sanksi bagi para pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana mati berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam putusan ini masuk dalam khianat yang merupakan bagian dari korupsi, dapat dipahami bahwa tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam lebih mengarah ke jarimah ta‘zīr. Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif analitis yang mengutamakan pendekatan bedasarkan bahan Hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep maupun asas Hukum. Jenis penelitianya adalah kualitatif yang dikumpulkan menggunakan teknik studi kepuastakaan (library research) yang diperoleh dari hasil pengumpulan data lewat penelitian kepustakaan dan menggunakan sumber data primer yaitu dari bahan-bahan Hukum yang bersifat mengikat dan suber Hukum sekunder yang merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum sekunder seperti artikel. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan memenuhi semua unsur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, tinjauan Hukum Pidana Islam uang hasil korupsi adalah haram bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam Risywah yang merupakan bagian dari korupsi dalam Hukum Islam karena terdakwa terbukti melanggar amanah yang diberikan untuk menyalurkan dana bantuan, dan untuk sanksi bagi tindak pidana korupsi dalam Hukum Pidana Islam adalah jarimah ta’zir yang diserahkan ke penguasa.

Actions (login required)

View Item