Pelaksanaan perjanjian izin pinjam pakai kawasan hutan pemerintah dihubungkan dengan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan : Studi kasus PT. Pertamina Geothermal Energy Kamojang Kab. Bandung

H, Vidya Faadhilah (2023) Pelaksanaan perjanjian izin pinjam pakai kawasan hutan pemerintah dihubungkan dengan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan : Studi kasus PT. Pertamina Geothermal Energy Kamojang Kab. Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover (3).pdf Download (19kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak (13).pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi (6).pdf Download (72kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1 (1).pdf Download (284kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2 (1).pdf Restricted to Registered users only Download (340kB)
	Text (BAB III) 6_bab3 (1).pdf Restricted to Registered users only Download (634kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4 (3).pdf Restricted to Registered users only Download (27kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB)

Abstract

Hutan memiliki peranan penting dan strategis dalam aspek pembangunan dan keberlangsungan hidup yaitu sebagai penyangga sistem kehidupan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, hutan haruslah dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat indonesia. Pemerintah sebagai badan penguasa perlu mengatur lebih lanjut atas segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam oleh warga negaranya hal ini sebagai upaya untuk memudahkan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan kepentingan umum terutama yang menyangkut penggunakan pinjam pakai kawasan hutan. Berdasarkan pelaksanaan hasil evaluasi oleh pihak pemerintah bahwa terdapat pal batas yang perlu direkonstruksi maka pihak perusahaan selaku pemegang kewajiban pinjam pakai kawasan hutan harus memperbaiki /merekontruksi pal batas tersebut.Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui mekanisme pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan, pelaksanaan izin pinjam pakai kawasan hutan (2) Untuk mengetahui dan melihat bagaimana pelaksanaan izin pinjam pakai kawasan hutan pemerintah ini. (3) Untuk mengetahui akibat hukum antara para pihak yang terlibat ditinjau dalam hukum perdata. Perjanjian pinjam pakai kawasan hutan apabila ditinjau dari aspek keperdataan berbeda dengan sifat pinjam pakai pada umumnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab Kedua belas bagian kesatu terutama mengenai subyek dan obyeknya. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu membandingkan teori-teori yang telah penulis peroleh dengan literatur yang berkaitan dengan permasalaan yang akan diteliti dan peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapang dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan sudah terpenuhi dengan baik dan pelaksanaan izin pinjam pakai kawasan hutan Pertamina Geotermal Energy Kamojang dapat dilaksanakan karena dalam pelaksanaannya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun didalam pelaksanaannya terdapat penyalahgunaan lahan oleh masyarakat hal ini dikarenakan pal batas yang sudah pudar.Akibat hukum penggunaan pinjam pakai kawasan hutan ini memiliki perbedaan kepentingan dua hukum maka perlu duduk bersama dalam penyelesaian secara terpadu.

Actions (login required)

View Item