Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik pada anak di wilayah Polda Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 76C Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Al Jundi, Muhammad Faris (2023) Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik pada anak di wilayah Polda Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 76C Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (281kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB) | Request a copy

Abstract

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan fisik pada anak diatur dalam pasal 76c dan pemidanaannya pasal 80 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jumlah kekerasan fisik pada anak dari tahun 2019-2023 selalu banyak, akan tetapi jumlah penyelesaiannya tidak setara dengan jumlah tindak pidananya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik pada anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat dalam menyelesaikan perkara di tingkat penyelidikan, dan penyidikan, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik pada anak, serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik pada anak. Penelitian ini menggunakan teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan teori HAM. Antara Hak Asasi Manusia dengan Penegakan Hukum saling berkaitan satu sama lain. Dimana Hak Asasi Manusia bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia, apabila hak nya dilanggar tentu langkah konkrit selanjutnya ialah di lakukannya penegakan hukum karena bagaimanapun juga pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia tidak dapat di toleransi dan harus ditegakan secara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan atau responden secara tertulis atau lisan kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada. Metode pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik pada anak di wilayah Polda Jawa Barat telah dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum dengan berpedoman pada hukum acara pidana dan berpedoman pada Undang-undang perlindungan anak dengan mengoptimalkan fungsi SDM dari kepolisian. Adapun kendala yang dihadapi oleh Polda Jawa Barat seperti korban atau saksi kurang keterbukaan dalam memberi keterangan kepada kepolisian, dan kurangnya spesialisasi dari aparat penegak hukum sendiri. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut dengan bekerjasama dengan lembaga perlindungan anak serta meningkatkan kinerja aparat dengan melakukan berbagai pelatihan bagi aparat penegak hukum.

Actions (login required)

View Item