Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Nasir, Mohamad (2023) Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (445kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (429kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (650kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (747kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (453kB)

Abstract

Sebagaimana diberitakan dan diketahui umum, Bupati Indramayu, Supendi, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan keuangan negara dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jabatannya. Tegasnya, Bupati Indramayu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, Dalam amar putusannya, hakim menyatakan perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara, yakni selaku Bupati Indramayu, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Maka peneliti merasa terpanggil untuk melakukan Penelitian Tesis terhadap kinerja “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Kabupaten Indramayu berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” Rumusan Masalah: 1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu? 2. Bagaimana model pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu? 3. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Indramayu kabupaten Indramayu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014? Tujuan Penelitian untuk memperoleh kejelasan tentang : 1. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu; 2. Model pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu; 3. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kabupaten Indramayu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Teori yang digunakan : 1. Grand Theory: Teori Negara Hukum; 2. Middle Theory: Trias politika; 3. Applied Theory : Desentralisasi Metode Penelitian : Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah content analiysis (analisis isi). Metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini juga dengan Library Research, yaitu penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data melalui buku-buku serta sumber-sumber atau referensi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini juga menggunakan metode wawancara kepada beberapa anggota legislatif /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, untuk mencapai tujuan penelitian. Kesimpulan : 1. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati serta terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, terkait pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten Indramayu tidak tampak sejelas pelaksanaan dua pengawasan sebelumnya. 2. pengawasan internal (internal control) bukan eksternal (external control). Model pengawasan yang dijalankan adalah pengawasan a-priori dan a-posteriori; pengawasan preventif dan represif. Pengawasannya bersifat langsung dengan cara mendatangi objek yang diawasi dan tidak langsung dengan cara memeriksa beberapa dokumen terkait masalah yang diawasi. Corak pengawasannya adalah legalitas (pengawasan segi hukum) dan oportunitas (pengawasan segi kemanfaatan). 3. Terhadap tiga pelaksanaan fungsi pengawasan ini, dua diantaranya DPRD Kabupaten Indramayu telah melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik dan efektif. Namun, pelaksanaan pengawasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak tampak efektif.

Actions (login required)

View Item