Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Amalin, Muhamad Bagus (2023) Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf - Draft Version Download (131kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (76kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (268kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB) | Request a copy

Abstract

Eksploitasi seksual komersial pada anak merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan harkat martabat manusia, serta melanggar hak-hak anak. Eksploitasi seksual komersial pada anak hari demi hari marak terjadi dan meningkat karena permintaan pasar seks global yang semakin besar, mengakibatkan munculnya sindikasi dari ruang-ruang tersebut untuk mencari keuntungan dengan berbagai macam modus padahal Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mempunyai cita-cita dan tujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan memelihara ketertiban, keamanan, serta kedamaian sebagai mana yang diatur dalam undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat, dan juga untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak, serta upaya mengatasi kendala dalam penegakan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakan norma secara nyata. Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain materi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta masyarakat dan budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Serta menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekaatan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum positif dan kenyataan dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak adalah dengan cara preventif (pencegahan) melalui patroli, pembentukan polisi masyarakat dan penyuluhan hukum serta cara refresif (penindakan) melalui penyelidikan sampai dengan pelimpahan perkara pada kejaksaan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kepolisian yaitu kurangnya kualitas personil yang spesialis dalam penangan anak, kurangnya pengawasan internal, faktor masyarakat dan budaya serta kurangnya keterbukaan dari korban maupun saksi. Upaya dalam mengatasi kendala yang dilakukan oleh Kepolisian yaitu meningkatkan kualitas personil, menciptakan kerjasama antar unit yang baik, mengadakan penyuluhan hukum dimasyarakat serta melakukan pendampingan psikolog pada korban eksploitasi seksual komersial.

Actions (login required)

View Item