Pemenuhan hak bagi anak pasca terjadinya perceraian melalui jalur mediasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Rais, Mohamad Agnan (2023) Pemenuhan hak bagi anak pasca terjadinya perceraian melalui jalur mediasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (106kB) | Preview
	Text (BAB I) 4_BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB)
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (879kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)

Abstract

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 dan Pasal 26 (ayat) 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orang tuanya, namun faktanya sering kali akibat dari perceraian ini membuat anak tidak diprioritaskan dan seolah dibuang oleh keluarganya sendiri, sayangnya permasalahan yang sering terjadi bahwa setelah terjadinya perceraian banyak anak yang tidak terurus, data menunjukkan terus adanya peningkatan kasus di mana untuk 2020 kasus terdapat 714 dan 2022 terdapat 896 kasus, sehingga kemudian menjadi analisis bagaimana Pemenuhan Hak Bagi Anak Pasca Terjadinya Perceraian Melalui Jalur Mediasi Yang Dilakukan Oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak bagi anak yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung melalui jalur mediasi Pasca Terjadinya Perceraian, mengetahui kepastian hukum bagi anak pasca terjadinya perceraian, mengetahui kendala-kendala hukum dan upaya-upaya hukum dalam mediasi terhadap pemenuhan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan 3 (tiga) teori yaitu teori negara hukum sebagai (grand theory), teori kepastian hukum sebagai (middle theory), dan teori perlindungan hukum anak sebagai teori aplikatif (applied theory). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris, data diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka dan penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum UPTD PPA Kab. Bandung. Pada kenyataannya dalam melaksanakan fungsi UPTD PPA kerap kali gagal dalam melaksanakan pemenuhan hak asuk anak dalam hal ini yaitu mediasi. Kepastian hukum bagi anak pasca terjadinya perceraian yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung adalah dengan melaksanakan tugasnya untuk memfasilitasi terkait mediasi, hal ini tidak bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkaitan, namun pada kenyataannya kepastian hukum dapat tercapai apabila dari kedua belah pihak khususnya dalam perebutan hak asuh anak bisa saling menyadari akan hak anak dan kewajiban sebagai orang tua. Kendala-kendala hukum dalam pemenuhan hak anak dalah sebagai berikut bersikukuhnya kedua belah pihak, saling beradu argumen dan tidak ada yang mau mengalah, memperlebar objek permasalahan seperti menyinggung soal harta gono-gini dan persoalan lainnya. Hal ini membuat penyelesaian akan objek permasalahan utama menjadi terkendala dan tidak dapat diselesaikan secara maksimal. Upaya-upaya hukum penyelesaiannya sebagai berikut mediator dapat membantu kedua belah pihak mengidentifikasi dan memahami apa yang sebenanya menjadi tujuan utama dari adanya mediasi, UPTD PPA biasanya langsung merekomendasikan kasus tersebut untuk dibawa ke pengadilan untuk menyelesaikan secara pasti terkait hak asuh anak.

Actions (login required)

View Item