Pelaksanaan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Sgama Kecamatan Cibinong Bogor

Muis, Abdul (2023) Pelaksanaan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Sgama Kecamatan Cibinong Bogor. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_Cover_copy.pdf Download (175kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text 3_daftar isi.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (545kB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB) | Request a copy
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB) | Request a copy
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB) | Request a copy
	Text 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (45kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB) | Request a copy

Abstract

Perubahan usia perkawinan merupakan perubahan kebijakan mengenai batas minimal usia perkawinan terutama bagai perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Seperti yang sudah dipaparkan di atas “Undang-undang sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan ketika wanita berusia 16 tahun, akan tetapi setelah adanya perubahan atas undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan ketika wanita sudah berusia 19 tahun. Artinya terdapat kenaikan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tingkat perkawinan pasangan calon pengantin sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ?” untuk mengetahui peran KUA Kecamatan Cibinong dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019?” untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah KUA Kecamatan Cibinong?Peraturan pembatasan usia perkawinan sebagai langkah upaya dalam meminimalisir usia perkawinan dibawah umur. Karena tingginya jumlah perkawinan dibawah umur yang sangat rentan dan beresiko untuk melakukan perkawinan sebab ketidak siapan pada organ reproduksinya, emosional yang masih labil, Selain itu usia dibawah umur lebih tepat dipergunakan untuk masa-masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan. Prinsip yang diambil dalam Maqasidu Syariah adalah hifdz al-din, (menjaga agama) hifdz al-nafs, (menjaga diri) hifdz al-aql, (menjaga akal) hifdz al-nash, (menjaga jiwa). hifdz al-nasl, (menjaga ketudrunan) dan hifdz al-mal, (menjaga harta) Penelitian ini merupakan studi yang dilakukan dilapangan (field research) penelitian lapangan yang dilakukakan dalam ruang lingkup kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini sangat membantu terhadap penulis dalam melakukan penelitian karena pada penelitian lapangan ini penulis akan mendapatkan informasi dan data secara langsung dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. teknik analisis ini perolehan data penelitian yang bersumber dari wawancara, maupun kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif diproses menjadi suatu informasi yang mudah dipahami. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum tercapainya sasaran target yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan masih ada angka perkawinan dibawah umur walaupun sudah ada aturan baru yang mengharuskan batasan usia perkawinan adalah 19 sembilan belas tahun. Beberapa hal yang mendukung dan meghambat dari tujuan hukum batas minimal usia perkawinan. pendidikan, sosialiasi, kesadaran masyarakat sarana prasarana. Diantara faktor yang menghambat yaitu: a) Tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap perundang-undangan, khususnya pembaruan udang-undang perkawinan; b) Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari pernikahan dini; c) Pergaulan remaja yang bebas; dan d) Putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Actions (login required)

View Item