Analisis Hukum terhadap implementasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Garut dihubungkan dengan pasal 410 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD

Indriyani, Irma (2023) Analisis Hukum terhadap implementasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Garut dihubungkan dengan pasal 410 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (183kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi pelaksanaan penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten garut yang memakan waktu yang cukup lama karena ada beberapa kendala. adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini: (1) untuk mengetahui dan menganalisis dan menganalisis bagaimana mekanisme penggantian antar waktu menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 (2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsekuensi yuridis dihubungkan dengan pasal 410 UU Nomor 17 Tahun 2014 (3) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam implementasi penggantian antar waktu yang terjadi di kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan kaji dokumen. Selanjutnya data di analisis dengan tahap pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan data. Hasil penelitian menemukan bahwa mekanisme atau prosedur penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten Garut dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dimulai dengan usulan pemberhentian dan penggantian oleh partai politik kepada pimpinan DPRD kemudian pimpinan DPRD paling lama 7 hari untuk menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU kabupaten/kota selanjutnya KPU kabupaten/kota paling lama 5 hari untuk menyampaikan nama calon pengganti kepada pimpinan DPRD kemudian pimpinan DPRD paling lama 7 hari sejak diterimanya nama calon PAW dari KPU kabupaten/ kota disampaikan kepada gubernur melalui bupati/walikota, bupati/walikota paling lama 7 hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti dan menyampaikannya kepada gubernur, gubernur paling lama 14 hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari bupati/walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur. Konsekuensi yuridis dari pasal tersebut adanya pedoman batas waktu sesuai ketentuan yang diatur bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PAW, Pelaksanaan PAW yang terjadi salah satunya berlangsung lama sehingga proses PAW melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 406. Adapun yang menjadi kendala atau hambatannya karena adanya tanggapan dari masyarakat dan laporan kepolisian terkait dugaan persyaratan calon PAW. Hal tersebut berdampak pada lambatnya pelantikan dikarenakan permasalahan itu dan tentu saja itu merugikan yang terwakili yaitu masyarakat atau konsituen dan hak sebagai wakil calon anggota PAW.Adapun yang menjadi saran dari peneliti adalah kepada instansi terkait dalam proses PAW hendaknya untuk memperhatikan batas waktu agar tidak melewatinya, kepada pihak terkait untuk mematuhi batasan waktu sebagaimana diatur dalam pasal 406 UU no.17 tahun 2014 yang ketiga kami memberi saran kepada pembuat regulasi untuk membuat aturan yang mengatur adanya sangsi apabila melewati batas waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Actions (login required)

View Item