Pelaksanaan tata kelola dan inventarisasi kendaraan Dinas berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah no. 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bandung tahun 2018-2019 perspektif Siyasah Dusturiyah

Ramdani, Irfan Alan Fauzi (2023) Pelaksanaan tata kelola dan inventarisasi kendaraan Dinas berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah no. 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bandung tahun 2018-2019 perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (357kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, pelaksanaan pasal 6 ayat 3 poin c. d, dan e mengenai tata kelola dan inventarisasi kendaraan dinas operasional, dalam proses pelaksanaan pengelolaannya yang dilakukan oleh sebagian OPD belum sepenuhnya sesuai sebagaimana mestinya berdasarkan Pasal 6 Ayat 3 Point c, d dan e. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pertama, mendeskripsikan dan menganalisis proses pengelolaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas operasional berdasarkan pasal 6 ayat 3 poin c, d dan e Perda No. 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kedua, untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh badan keuangan dan aset daerah dalam proses pengelolaannya, Ketiga, untuk menjelaskan perspektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kebijakan pasal 6 ayat 3 poin c,d,e Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik. Teori dalam penelitian ini, yakni: 1) Teori Implementasi Kebijakan menurut Abdullah Syukur. 2) Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah yang meliputi Prinsip Asas Legalitas, Pemerintahan yang baik, Teori Amanah dan Musyawarah serta prinsip tanggung jawab negara. 3) Teori Tujuan Negara menurut Al-Mawardi mengenai Regulasi aktivitas sosial, ekonomi, politik, hukum dan militer, 4) Teori Kewajiban Negara menurut Ash-Shadr mengenai Tiga Konsep Dasar Kewajiban Negara, diantaranya, Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Pemeliharaan Hak Rakyat dan Pengelolaan Keuangan Publik. Metode yang digunakan adalah dekriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Deskriptif analisis ialah penulis menguraikan terlebih dahulu pembahasan terkait masalah yang akan diteliti lalu menganalisisnya menggunakan teori, sedangkan yuridis empirik penulis mengambil sudut pandang terhadap hukum yang berlaku secara normative dan melihat realitas yang sebenarnya dari perilaku manusia. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa: Pertama, proses pelaksanaan pengelolaan kendaraan dinas operasional yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kedua, hambatan dalam proses pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah diantaranya, SDM yang kurang terlatih, komunikasi yang kurang efektif, ego sektoral diantara OPD serta kendaraan yang dikuasai oleh pihak lain, Ketiga, perspektif siyasah dusturiyah mengenai lahirnya kebijakan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian dengan beberapa prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dan teori tujuan negara serta teori kewajiban negara dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan haruslah mampu menjalankan tupoksinya dengan benar serta memiliki integritas.

Actions (login required)

View Item