Pelaksanaan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No, 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

Arafat, Luki Asep (2007) Pelaksanaan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No, 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover (8).pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak (8).pdf Download (586kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi (8).pdf Download (328kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1 (8).pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2 (8).pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB III) 6_bab3 (8).pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4 (8).pdf Restricted to Registered users only Download (649kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka (8).pdf Restricted to Registered users only Download (560kB)

Abstract

Cicalengka Kabupaten Bandung.Perkawinan adalah dianggap sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh masing-msing agama dan kepercayaannya. Di Indonesia perkawinan itu selain harus sah menurut agama dan kepercayannya yang dianut masyarakat juga harus sah menurut peraturan negara yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara pelaksanaan pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.l Tahun 1974 di KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, dan alasan KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung tidak melaksanakan tahapan-tahapan dal am proses perkawinan, juga kendala dalam pelaksanaan ketentuan pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.l Tahun 1974 di KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertolak dari sebuah pelaksanan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bertolak dari suatu kenyataan bahwa tujuan undang-undang untuk menciptaan suatu ketentun tidak salamanya dapat berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan undang-undang tersebut hanya sebuah rangkaian kata. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan peristiwa yang tetjadi di KUA Kecamatan Cicalengka, dengan langkah-langkah mengumpulkan data, menelah data, dan mengklasifikasikan untuk kemudian disimpulkan. Data yang ditemukan menunjukan bahwa banyak masyarakat yang melaksanakan proses perkawinan kurang dari batas waktu yang ditentukan yakni 10 hari sejak pengumuman kehendak perkawinan.. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti; letak geografis KUA yang cukup jauh, pekeijaan dari calon pengantin yang tidak dapat ditinggalkan, calon pengantin merasa takut, dan malu untuk datang langsung ke KUA, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur perkawinan, minimnya sosialisasi dari pihak KUA kepada masyarakat tentang prosedur perkawinan, dan rendahnya kedisiplinan petugas dilingkungan KUA Kecamatan CicalengkaUpaya KUA dalam mengatasi masalah tersebut dengan cara memperbaiki SDM petugas KUA, mengadakan pembinaan kepada Pembantu Penghulu yang ada di tiap-tiap desa, dan memberikan jaminan surat nikah diberikan langsung setelah akad dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teijadinya pelaksanaan perkawinan yang kurang dari 10 hari itu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kurang pemahaman masyarakat tentang proses pencatatan perkawinan itu sendiri, disamping kurang disiplinnya para petugas Pembantu Penghulu dan letak geografis KUA Kecamatan Cicalengka yang cukup jauh untuk dijangkau oleh masyarakat.

Actions (login required)

View Item