Pelaksanaan wewenang pengelolaan lingkungan hidup dalam kerangka otonomi daerah dihubungkan dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup TEN TANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN IIIDUP

Hartono, Dikdik (2006) Pelaksanaan wewenang pengelolaan lingkungan hidup dalam kerangka otonomi daerah dihubungkan dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup TEN TANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN IIIDUP. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (240kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (535kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (385kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB III) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (672kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (530kB)

Abstract

Tarik-menarik kewenangan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengakibatkan tidak terkendalinya lingkungan hidup. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merasa saling mempunyai hak dalam masalah Pengelolaan Lingkungan Ilidup. Peraturan-perundang-undang pun dibuat atas dasar sebuah kepentingan. Masih banyak wewenang pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Permasalahan Hukum yang diajukan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah wewenang pengelolaan lingkungan hidup ketika berhadapan dengan asas desentralisasi serta bagaimanakah sinkronisasi perangkat kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup antara Pusat dan daerah, dan bagaimanakah konstruksi ideal perangkat klebutuhan pengelolaan lingkungan hidup dalam era otonomi daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai norma hukum, asas hukum dan pengertian hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Ilidup. Pendckatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif artinya menitikberatkan pada studi dokumen dan penelitian pustaka serta penelitian lapangan untuk mempelajari data sekunder yang terkumpul berupa bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini menunjukan bahwa masih ada tarik-menarik kewenangan dalam pengelolaan linghkungan hidup antara pusat dan daerah. Hal tersebut terjadi akibat adanya perbedaan penalsiran dalam peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada sebuah kepentingan semata. Tarik-menarik kewenangan antara Pusat dan Daerah menyebabkan tidak sinkronnya perangkat kebutuhan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara pusat dan daerah. Upaya yang ditempuh dalam mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan lingkungan hidup era otonomi daerah adalah membuat produk hukum yang sesuai dengan karakterislik daerah, membentuk Dcpartemen Lingkungan Hidup, serta keterpaduan penegakan hukum lingkungan baik perangkat peraturan maupun kelembagaan antara Pusat dan Daerah. Instrumen peraturan-peraturan tersebut tidak hanya dibuat oleh pemerintah, melainkan harus inclibatkan masyarakat. Instrumen yang diciptakan masyarakat sendiri lebih mudah untuk diaplikasikan sebagai sosial masyarakat dan menjadi sarana kontrol yang epektif daripada yang diciptakan oleh pemerintah. Dengan demikian masyarakat dapat mengatur sikap dan prilaku dirinya sendiri.

Actions (login required)

View Item