Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Tamzis Cabang Bandung Inggit Gamasih (Ciateul)

Nafisah, Epon (2014) Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Tamzis Cabang Bandung Inggit Gamasih (Ciateul). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (247kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (591kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (442kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (611kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (632kB)

Abstract

embiayaan Mudharabah merupakan wahana bagi Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk membantu menyediakan dana bagi para pengusaha, terutama bagi pengusaha kecil. Aplikasi mudharabah di BMT Tamzis Cabang Bandung berbeda dalam prosedur dan mekanismenya terutama dalam masalah penyerahan modal dan agunan (jaminan) dimana BMT Tamzis ini mempunyai dua cara dalam memetukan agunan (jaminan) ada yang tidak menggunakan agunan (jaminan) dan ini sangat berpengaruh dalam penyerahan modal dimana bila tidak ada agunan (jaminan) maka modal tidak akan sepenuhnya diberikan kepada mudharib, namun apabila diseratakan agunan (jaminan) maka modal diberikan sepenuhnya dan tidak ada pengaruh apapun terhadap modal apabila disertakan agunan (jaminan). Penelitisn ini bertujuan imtuk mengetaliui proses pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah dan mengetahui kesesuaian antara Fatwa DSN MUI N0.07/DSN-MUI/IV/2000 dengan di BMT Tamzis Cabang Bandung. Penelitian ini bertitik tolak dari dasar hukum yakni al-qur’an dan al-hadits yang membolehkan pembiayaan mudharabah dengan anjuran bahwa setiap manusia hams melakukan usaha dengan mencari kamnia Allah. Untuk itu, usaha dengan mudharabah dibolehkan. Pada prinsipnya pembiayaan mudharabah adalah kepercayaan atau yadul amanah tidak ada unsur jaminan yang menyertakan pembiayaan tersebut, namun untuk mengantisipasi teijadinya kemacetan dalam pengembalian modal dan bagi hasil maka Fatwa DSN MUI N0.07/DSN-MUI/IV/2000. Membolehkan adanya agunan (jaminan) yang menyertakan pembiayaan mudharabah, namun tidak ada perbedaan penentuan dalam agunan (jaminan). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni menggambarkan atau memaparkan peristiwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah. Jenis datanya menggunakan kualitatif serta teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan menelaah pustaka. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa dasar pertimbnagan perbedaan penentuan agunan (jaminan) adalah untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan dalam pengembalian modal, Mengantisipasi terjadinya dalam pembagian bagi hasil dari kedua belah pihak, dan memberikan kelonggaran bagi pengusaha kalangan menengah kebawah untuk menghalsilkan keuntungan usahanya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kesesuaian anatara Fatwa DSN MUI N0.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah atau qiradh, pelaksanaan pembiayaan mudharabah ini belum sepenulmya sesuai dengan ketentuan dalam pembiayaan mudharabah yng tercntum dalam fatwa. Dengan demikian, dapat diesimpulkan Praktek akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BMT Tamzis Cabang Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI N0.07/DSN-MUI/IV/2000, karena dalam penyerahan modalnya belum sepenuhnya di lakukan sesuai yang seharusnya.

Actions (login required)

View Item