Pelaksanaan surat Direktur Jenderal pemasyarakatan No. E. PS.01.06-16 Tahun 1996 tentang penentuan daya muat kapasitas lapas/rutan/cabang rutan

Budiani, Ani (2004) Pelaksanaan surat Direktur Jenderal pemasyarakatan No. E. PS.01.06-16 Tahun 1996 tentang penentuan daya muat kapasitas lapas/rutan/cabang rutan. Sarjana thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI.

Preview	Text 1_cover (3).pdf Download (281kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak (2).pdf Download (592kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi (3).pdf Download (692kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1 (3).pdf Download (4MB) | Preview
	Text 5_bab2 (3).pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text 6_bab3 (3).pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)
	Text 7_bab4 (3).pdf Restricted to Registered users only Download (690kB)
	Text 8_daftarpustaka (3).pdf Restricted to Registered users only Download (661kB)

Abstract

Penelitian Surat Direktur jenderal Pemasyarakatan No.E.PS.Ol.06-16 Tahun 1996 tentang Penentuan Daya Muat Kapasitas Lapas,Rutan,Cabang Rutan telah membenkan andil sangat penting terhadap perhitungan awal apakah kapasitas Rutan telah melampaui batas maksimum atau tidak, tetapi dalam kenyataannya penerapan tersebut belum bisa dilaksanakan karena adanya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi akibat fungsi Rutan sebagai pelaksana teknis di bidang penahanan tidak berjalan sebagaimana mestinya, akibatnya Rutan banyak diisi oleh narapidana yang dihukum lebih dari satu tahun sehingga over kapasitaspun tidak bisa dihindarkan, hal itu dikarenakan belum siapnya aparatur pemerintah dalam menjalankan sistem lembaga pemidanaan yang ideal, nyata dan bertanggung jawab. Hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti masalah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Surat Direktur jenderal Pemasyarakatan No.E.PS.Ol.06-16 Tahun 1996 tentang penentuan Daya Muat Kapasitas Lapas,Rutan,Cabang Rutan, untuk mengetahui dampak akibat tidak terlaksananya ketentuan tersebut, untuk mengetahui kendala-kendalanya dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Rutan kelas I Kebon warn Bandung akibat tidak terlaksananya ketentuan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif sosiologis. Sumber data yang digunakan ada tiga, yaitu hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yuridis. Data yang ditemukan di Rutan kebon Warn Bandung menunjukan bahwa ketentuan tersebut belum bisa dilaksanakan. Dampak dari tidak terlaksananya ketentuan tersebut yaitu banyak penghuni Rutan yang mengeluhkan kesehatannya ke Rumah Sakit Rutan maupun yang dirujuk ke RS lain, keamanan di dalan sel rawan, adannya pelarian penghuni. Kendala-kendala yang terjadi akibat tidak terlaksananya ketentuan tersebut adalah terbatasnya dana anggaran pembangunan, terbatasnya jumlah pegawai yang ada di Rutan Kebon Warn Bandung, faktor fasilitatif penghuni tidak mencukupi, penempatan narapidana yang tidak sesuai dengan fungsi Rutan sebagai pelaksana teknis dibidang penahanan. Adapun upaya yang dilakukan yakni dengan terns mengusulkan kenaikan dana khusus MA (Mata Anggaran), mengusulkan kepada kanwil Departemen Kehakiman dan HAM serta Dirjen Pemasyarakatan agar didirikan Rutan kabupaten Bandung sebagai altematif mengurangi bebas keija. Dari urayan diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan Surat Direktur jenderal pemasyarakatan No.E.PS.Ol.06-16 Tahun 1996 tentang Penentuan Daya Muat Kapasitas Lapas,Rutan,Cabang Rutan dapat memberikan standarisasi bagi Lembaga Pemidanaan dalam kapasitas sehingga terhindar dari kesan tidak manusiawi.

Actions (login required)

View Item