Pelaksaan Pasal 3 UU No.2 tahun 1960

Pajri, Asep (2007) Pelaksaan Pasal 3 UU No.2 tahun 1960. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (549kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (306kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text 6_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB)
	Text 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB)

Abstract

Sebagaimana dipahami di Indonesia terdapat suatu masalah yang rumit mengenai tanah yaitu bahwa di satu pihak tanah dari daliuiu sanipai sekarang luasnya tetap, sedangkan di lain pihak jumlah penduduk terus beitambah. Dengan demikian banyak jumlah manusia makin banyak memerlukan tanah, makin banyak pula konflik-konflik di bidang pertanahan. Oleh karena itu bertambah lama dirasaskan seolah-olah tanah menjadi sempit, sedangkan permintaan selalu bertambah maka tak heran kalau nilai tanah menjadi tinggi. Maka tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu, setelah menimbulkan berbagai persoalan yang aneka macam. Oleh karena itu dalam perkembangannya maka banyak timbul para petani penggarap dengan sistem peijanjian bagi hasil, namun demikian seiring banyaknya para petani penggarap tersebut memunculkan persoalan baru terutama disebabkan oleh tidak mendasarkan pelaksanaan sistem peijanjian bagi hasil tersebut pada Undang-undang yang sesungguhnya telah ada vakni pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 1960, seperti yang teijadi di Desa Pasirvvaru Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Pasirwaru Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut, bagaimana kekuatan hukum dari peijanjian bagi hasil yang dilaksanakan tersebut. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan fakta-fakta yang ada sehubugnan dengan permasalahan kemudian menganalisisnya secara yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh dari Kepela Desa dan para pemilik dan penggarap tanah, sedangkan data sekundemya diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan peijanjian bagi hasil. Tekhnik penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Dari data yang diperoleh menunjukan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap tanah masih dilaksanakan dengan cara lisan saja atau di bawah tangan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranva luas tanah yang relatif sempit, serta jumlah petani penggarap yang tidak seimbang dengan jumlah petani penggarap maupun bmuh tani, kuatnya pengaruh adat-istiadat, masih kurang aktifhya aparat pelaksana dan para pelaku daripada UU No. 2 tahun 1960 dalam usaha pelaksanaannya, tetapi dalam proses pembagainnya antara pemilik dan penggarap dilakukan secara adil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan antara pemilik dan penggarap di Desa Pasirwaru Kecamatan Limbangan Kabupaten garut masih dilaksanakan secara lisan saja dengan pembagian yang adil walaupun masih belum dilaksanakan menurut UU No. 2 tahun 1960 dan tidak menjamin kepastian hukum antara pemilik dan penggara.

Actions (login required)

View Item