Penetapan keharusan menyertkan jaminan tambahan dalam sistem pembiayaan Mudharabah pada Pt.Bank perkreditan rakyat Syariah Harta Insan karimah Parahyangan Bandung

Munawar, Dedi Sopyan (2007) Penetapan keharusan menyertkan jaminan tambahan dalam sistem pembiayaan Mudharabah pada Pt.Bank perkreditan rakyat Syariah Harta Insan karimah Parahyangan Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (249kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (630kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 3_daftarisi.pdf Download (441kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (561kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Download (484kB) | Preview

Abstract

ada awalnya pembiayaan mudharabah dianggap sebagai trademark operasi perbankan syari’ah, namun kenyataannya jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank syari’ah.Dalam prakteknya, pembiayaan mudharabah yang diterapkan bank syari'ah ditemukan adanya keharusan memiliki jaminan tambahan berupa asset kekayaan pribadi calon nasabah. Jaminan tambahan pada pembiayaan ini pada dasarnya secara fiqh tidak diperbolehkan, undang-undangpun tidak menjadikan jaminan sebagai unsur yang wajib dipenuhi dalam pembiayaan, apalagi jika unsur pemberian pembiayaan lainnya sudah meyakinkan maka jaminan tidak wajib diminta. Namun di sisi lain adanya jaminan tambahan ini merupakan salah satu upaya kebijakan yang dilakukan BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan dalam mengurangi resiko kerugian. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal dan alasan yang mendasari BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan mengenai keharusan menyertakan adanya jaminan tambahan dalam pembiayaan mudharabah, fungsi dari jaminan tambahan di BPRS tersebut, dan mengetahui perspektif fiqh mu’amalah terhadap adanya jaminan tambahan dalam pembiayaan mudharabah.Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pada dasarnya sifat dari pembiayaan mudharabah adalah dilandasi atas adanya kepercayaan (amanah) antara pelaksana mudharabah, sehingga tidaklah diperlukan adanya jaminan tambahan karena unsur kepercayaan sendiri merupakan unsur utama dalam memberikan kredit pembiayaan. Disamping itu, pada dasarnya jaminan berupa usaha dan prospek keterlaksanaannya dalam pembiayaan mudharabah telah merupakan jaminan pokok sehingga tidak lagi diperlukan jaminan tambahan.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya mengenai kondisi perusahaan, pelaksanaan mudharabah pada BPRS tersebut, dan kebijakan internal perusahaan mengenai jaminan tambahan. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, sementara analisis datanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif Berdasarkan penelaahan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan jaminan tambahan pada pembiayaan mudharabah cukup penting berdasarkan pertimbangan aspek likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bagi BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan. Fungsinya berguna untuk mengurangi resiko kerugian akibat adanya karakter buruk calon nasabah (character risk) dan sejatinya tidak bertujuan untuk mengamankan dana bank tapi untuk meminimalisir resiko kerugian yang diakibatkan oleh karakter buruk pengelola (character risk), serta untuk menyakinkan bahwa pengelola (mudharib) benar-benar akan melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Jaminan tambahan pada pembiayaan mudharabah diperbolehkan jika konteksnya adalah character risk bukan business risk dan juga berdasarkan kaidah ushul fiqh maslahah mursalah dengan memperhatikan tujuan seperti yang telah disebutkan di atas.

Actions (login required)

View Item