Status hukum transeksual dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan relevansinya dengan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin

Surahman, Ervan (2023) Status hukum transeksual dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan relevansinya dengan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (391kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (368kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (593kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (578kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB)

Abstract

Tidak sedikit yang melakukan operasi pergantian kelamin dari wanita menjadi lelaki ataupun sebaliknya, hal ini akan sangat menarik untuk dibahas. Adapun permasalahan yang akan di bahas adalah Status Hukum Transeksual Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dan Relevansinya Dengan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Alat Kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) Bagaimana Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Fatwa MUI Nomor. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010. 2) Bagaimana Bahan dan Dasar Pertimbangan Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Fatwa MUI Nomor. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010. 3) Bagaimana Efektifitas dan Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Fatwa MUI Nomor. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010.Penelitian ini didasarkan pada hubungan seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai efektifitas dan implikasi hukumnya kemudian direlevansikan kedalam fatwa MUI No 3 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan data Library Research yaitu pengumpulan data pustaka dengan sumber data primer yaitu Fatwa MUI Nomor. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.Hasil dari penelitian ini adalah; 1) Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ialah kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sedangkan Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terbitnya fatwa MUI Nomor. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 ialah adanya kasus transeksual pada tahun 2009 yang dilakukan oleh Agus Widiyanto dari Batang Jawa Tengah. . 2) Bahan dan Dasar Pertimbangan Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ialah sistem hukum Indonesia dengan mengedepankan ciri-ciri lokal berupa tradisi, hukum Adat, hukum Islam dan dasar pertimbangan hukumnya ialah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk Indonesia. Adapun fatwa MUI No 10 Tahun 2010 menggunakan Al-Quran, Hadist, Maslahah Mursalah dan kaidah fiqih dan melihat banyaknya pelaku transeksual. 3) Efektifitas dan Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Fatwa MUI Nomor. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 yaitu sama-sama belum terlalu efektif, adapun implikasi hukumnya menurut Undang- Undang Adminduk harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Menurut fatwa MUI perubahan kelamin tetap seperti kelamin awalnya dan penyempurnaan kelamin sama seperti kelamin setelah melakukan operaasi.

Actions (login required)

View Item