Pertanggungjawaban Hukum terhadap korban salah tangkap yang diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta nomor : 50/PID/2014/PT.DKI menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam

Mulya, Raskha Adiguna (2023) Pertanggungjawaban Hukum terhadap korban salah tangkap yang diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta nomor : 50/PID/2014/PT.DKI menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar_Isi.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (250kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (415kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar_Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB) | Request a copy

Abstract

Salah tangkap dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu ketidakadilan yang kerap kali mengenai individu yang tidak bersalah. Dalam konteks ini, kasus Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto menjadi perhatian penting. Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto adalah dua individu yang diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta setelah tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap korban salah tangkap yang diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta, khususnya dalam kasus Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto, baik dari perspektif hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Hans Kelsen yang berpendapat bahwa: Suatu konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum memiliki korelasi dengan konsep kewajiban hukum. Ketika seseorang melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum memiliki konsekuensi/sanksi yang harus di tanggung jawabkan. Seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta pendapat ahli hukum. Data tersebut dianalisis secara komprehensif untuk menggambarkan tentang pertanggungjawaban hukum terhadap korban salah tangkap yang dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta dalam kasus Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto. Selain itu, metode komparasi digunakan untuk membandingkan kedua perspektif hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus korban salah tangkap yang dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta, terdapat pertanggungjawaban hukum yang memberikan hak rehabilitasi dan ganti rugi. Hak-hak ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana nasional. Di samping itu, hukum pidana Islam juga memberikan pandangan tentang kompensasi korban melalui konsep diyat. Dalam kedua konteks hukum ini, ganti rugi, pemulihan hak dan martabat korban menjadi fokus utama. Upaya perbaikan dalam sistem peradilan pidana dan pemahaman hukum perlu ditingkatkan untuk memastikan pelaksanaan pertanggungjawaban hukum bagi korban salah tangkap yang lebih efektif dan adil di masa depan.

Actions (login required)

View Item