Analisis rangkap jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa

Latifah, Siti (2023) Analisis rangkap jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (140kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB 1.pdf Download (316kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB) | Request a copy

Abstract

Era reformasi dengan segenap isu dan dinamika perubahannya juga menjadi momentum krusial dilontarkannya isu tentang bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Polemik seputar rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia memang masih menjadi topik yang terus diperdebatkan. Bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyaknya aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam 20 Tahun terakhir sejak era reformasi digulirkan tugas, fungsi dan kedudukan BPD terus berubah-ubah. Pegawai Negeri Sipil tidak terlepas dari Profesionalitas nya. Tentunya Tanggung jawab Profesionalitas Pegawai Negeri Sipil dalam pekerjaannya sangatlah besar kemudian menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang disana juga pasti ada ketentuan, hak, tugas, fungsi dan kewajibannya. Tujuan penelitian ini yaitu menegtahui bagaimana akibat hukum dari Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa dalam tinjauan Peraturan Perundang-Undangan. Menyikapi realitas ini para pemangku jabatan dapat melakukan identifikasi terhadap praktik pelanggaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.. Penelitian ini menggunakan teori Good Governance, bertujuan untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik, bertanggung jawab, efesiensi dan efektif serta bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang memberikan gambaran Secara sistematis hubungan antara permasalahan berdasarkan data akurat dan memberikan hasil mengapa permasalahan tersebut dapat terjadi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuruidis normatif yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa Praktik Rangkap Jabatan hal ini juga telah menyalahi prinsip-prinsip ”Good Governance” adanya rangkap jabatan sangat berpotensi memunculkan konflik kepentingan (Conflict Of Interest), seperti praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Akibat hukum mengenai boleh atau tidaknya rangkap jabatan dalam Undang-Undang ASN dan Peraturan Bupati Bekasi yang ada tidak sama satu dengan yang lainnya, sehingga melahirkan kekosongan Hukum.

Actions (login required)

View Item