Peran pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung terhadap implementasi kebijakan di bidang pembangunan kepemerintahan kota dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota

Royani, Neni (2003) Peran pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung terhadap implementasi kebijakan di bidang pembangunan kepemerintahan kota dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (225kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (579kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (671kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (684kB)

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan tugas, wewenang dan hak yang sangat luas pada DPRD. Salah satu tugas dan wewenang DPRD yang merupakan cerminan dari mitara Pemerintali Daerah dalam Proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini Kota Bandung yang dipandang sebagai kota yang sarat dengan dinamika perubahan Otonomi Daerah membawa berbagai konsekuensi baik bagi Pemerintah Kota maupun bagi masyarakat Kota Bandung sendiri. Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Bandung, untuk mengetahui hubungan pengawasan dengan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota serta unutk megetahui konsekuensi dari adanya pengawasan DPRD Kota Bandung. Penelitian ini berawal dari pemikiran akan sendi negara demokrasi yang dianut oleh Neg^ia Republik Indonesia, kekuasaan legislatif mempakan pencerminan dari sctetes kekuasaan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945. Hal ini tidak terlepas dari konsekuensi sistem pemerintahan demokratis, yang mengharuskan kekuasaan pemerintah diletakkan dalam sistem pengawasan rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode desknpsi analitis dengan pcndekatan yuridis nonnatif yang tujuannya unutk mengetahui tentang pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota terhadap kebijakan Pemerintah Kota serta hubungan pengawasan dengan akuntabilitas dalam menjalankan roda Pemerintahan Kota. Data yang ditemukan penulis di lapangan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, dilakukan melalui komisi masing masing dengan cara dengar pendapat dan rapaat keija serta menempatakan produk fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai legislator dan budgetor menjadi patokan bersama. Pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut menjadi mekanisme bersama dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Kota dan sinergitas komponen masyarakat dalam pembangunan kota. Pelaksanaan Pengawasan DPRD Kota Bandung terhadap kebijakan Pemerintah Kota Tahun 2000/2004 di Bidang Pembangunan Kepemerintahan Kota di pandang belum optimal. Hal ini disebabkan karena daya kritis yang kurang dari pihak DPRD nya sendiri. Masalah accountability dan pengawasan dapat terlihat bahwa DPRD mempimyai beberapa hak kontrol yang melaluinyaaccountability serta transparansi dapat terlaksana antara lin hak bertanya, hak interplasi, hak menyatakan pendapat dan hak anngket. Secara yuridis, konsekuensi dari adanya pengawasan legislatif terhadap eksekutif yaitu DPRD sewaktu-waktu dapat mengusulkan pemberhentian seorang Kepala Daerali kepada Presiden. Hal ini sangat berpengaruh pada karir politik seorang Kepala Daerah. Akan tetapi yang terjadi di Pemerintahan Kota Bandung, menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bahwa mampu memberikan konsekuensi apapun terhadap Walikota.

Actions (login required)

View Item