Analisis putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL tentang perkawinan beda agama dihubungkan dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Gimnastiar, Gilang (2023) Analisis putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL tentang perkawinan beda agama dihubungkan dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (185kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (278kB) | Preview
Preview	Text 5_bab2.pdf Download (403kB) | Preview
Preview	Text 6_bab3.pdf Download (390kB) | Preview
Preview	Text 7_bab4.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text 8_daftarpustaka.pdf Download (227kB) | Preview

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama sendiri merupakan hal yang tertutup untuk dilakukan di Indonesia oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dengan adanya Pasal 35 Huruf (a) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan peluang pencatatan sebuah perkawinan meskipun statusnya tidak sah menurut agama atau kepercayaan masing-masing mempelai yang akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum di Masyarakat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam penetapan perkawinan berbeda agama dalam Perkara Nomor: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL. Selain itu juga tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan beda agama berdasarkan pada persepektif hukum perkawinan nasional di Indonesia. Tujuan lainnya ialah untuk mengetahui solusi bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Kepastian Hukum yang ditimbulkan oleh pertentangan norma yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan analisis isi (content anlylis) yang mana digunakan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Hasil penelitian ini dapat ditemukan beberapa simpulan. Bahwa pertama, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam penetapan perkawinan berbeda agama dalam Perkara Nomor: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL menghasilkan ketidakpastian hukum karena putusan ini mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian. Hakim tidak mengesahkan perkawinan beda agama yang terjadi dalam perkara ini yang mana perkawinan tersebut dilakukan dengan penundukan hukum terhadap tata cara agama Kristen. Namun memberikan izin kepada Para pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor DISDUKCAPIL Kota Jakarta Selatan. Hal ini menghilangkan esensi dari perkawinan yang sah itu sendiri dan kepastian hukumnya. Akibat hukum dari perkawinan beda agama berdasarkan persepektif hukum perkawinan nasional ialah mengenai status keabsahan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dapat menjadi sah jika agama para mempelai melegalkan perkawinan beda agama. Namun, perkawinan beda agama ini juga bisa menjadi perkawinan yang tidak sah jika perkawinan tersebut dilarang oleh agama mempelai. Status sah atau tidaknya perkawinan itu akan berpengaruh dan menjadi akibat hukum lainnya seperti status sahnya seorang anak dan status mawaris keluarga. Solusi hukum untuk warga negara terkait perkawinan beda agama adalah konversi agama atau keyakinan dengan tulus dan tanpa paksaan. Sehingga perkawinan tersebut dapat dilakukan kembali sesuai dengan agama yang dipilih dalam konversinya atau dapat dilakukan penetapan di pengadilan berdasarkan pada agama yang digunakan dalam penundukan untuk perkawinan.

Actions (login required)

View Item