pelaksanaan pasal 58(1) peraturan pemer1ntah no. 76 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan desa (stud1 kasus di desa Cangkuang Kab. Garut)

Nugraha, Irvan (2005) pelaksanaan pasal 58(1) peraturan pemer1ntah no. 76 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan desa (stud1 kasus di desa Cangkuang Kab. Garut). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (622kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (498kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1.pdf Download (7MB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB 3) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text (BAB 4) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (542kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (472kB)

Abstract

Salah satu fungsi dari BPD Desa Cangkuang adalah mengawasi kineija pemerintah desa. BPD Desa Cangkuang adalah lembaga perwakilan masyarakat desa dalam memberikn masukan,persetujuan dan kontrol terhadap pemerintah desa/kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan pengejawantahan sistem demokrasi yang menghendaki adanya cheks and balances diantara lembaga desa. Pemerintah desa mempunyai unsur organisasi yang dipimpin oleh kepala desa. Kepala Desa ini bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui BPD. Kepala Desa bertanggung jawab dan mengarahkan program dan kebijakan pembangunan Desa Cangkuang. Program dan kebijakan ini melalui proses masukan dan koordinasi dengan BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat. Didalam pelaksanaan pengelolaan pembangunan diperlukan anggaran yang tertuang dalam APBD. APBD tersebut disetujui oleh Kepala Desa dan BPD yang tertuang dalam Peraturan Desa. Pendapatan desa salah satunya dihasilkan dari sumber pendapatan asli desa. Di Desa Cangkuang terdapat objek wisata candi dan situ cangkuan yang merupakan sumber pendapatan bagi desa tersebut. Dalam era otonomi daerah, desa dituntut menggali potensi desa sebagai sumber pendapatan untuk digunakan biaya pembangunan desa. Dalam menggali potensi desa tersebut, desa berhak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan pembangunan selama tidak merugikan masyarakat. Situ cangkuang sebagai aset desa salah satu potensi yang bisa digali untuk menjadi sumber pendapatan. Sebagian dari situ cangkuang sebelah utara disewakan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (H.Aceng Eno) yang nantinya sebagai pengelola. Namun dalam implementasinya kerjasama tersebut pemerintah desa tanpa ada koordinasi dan persetujuan BPD telah menandatangani kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif pelaksanaan kerjasama desa yang diwakili oleh kepala desa dengan pihak ketiga dan berbagai hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa serta upaya yang dilakukan BPD terhadap kendala diatas. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai evaluasi terhadap kinerja BPD dan Pemeritah Desa dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menjadi masukan berharga. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptis analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga, dengan pendekatan yuridis normatif., historis. Serta sebagai penunjang digunakan penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan, observasi dan wawancara dengan para responden tokoh masyarakat, anggota BPD dan aparat pemerintah desa. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif yuridis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah \pertama, Pasal 58(1) Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa dalam hal ini mengatur tentang kerjasama desa dengan pihak ketiga belum berjalan sebagai mestinya.

Actions (login required)

View Item