Fungsi Legislasi Presiden Kaitannya dengan Kedudukan DPR Sebagai Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatatnegaraan Indonesia

Ristana, Nana (2006) Fungsi Legislasi Presiden Kaitannya dengan Kedudukan DPR Sebagai Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatatnegaraan Indonesia. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover (3).pdf Download (361kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak (3).pdf Download (920kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi (3).pdf Download (554kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1 (3).pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab2 (3).pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB 3) 6_bab3 (3).pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text (BAB 4) 7_bab4 (3).pdf Restricted to Registered users only Download (492kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka (3).pdf Restricted to Registered users only Download (594kB)

Abstract

Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan seperti halnya di anut negara-negara erofa kontinental yaitu menganut pembagian kekuasaan {division ofpower) bukan pemisahan kekuasaan (separation ofpower) yang keberadaan lembaga legislatif, esekutif dan yudikatif dalam rangka penyelenggaraan negara mempunyai kekuasaan terpisah antara satu sama lain dan tidak saling tergantung. tetapi terdapat pola kemitraan atau keterkaitan termasuk dalam pembentukan undang-undang (legislasi) antara Legislatif dan eksekutif Negara Indonesia adalah negara hukum {rechstaat) bukan negara kekuasaan (jmaschstaat), memiliki kerangka Konstitusionalisme dalam proses pembentukan Undang-undang. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang” namun dalam proses legislasi Badan legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden) bersama-sama membahas rancangan Undang-Undang untuk mendapat persetujuan bersama pasal 20 ayat (2) UUD 1945. hal ini menegaskan implementasi dari teori negara kedaulatan rakyat J.J.Rousseau dan Mawardi bahwa Presiden sebagai pimpman negara juga wakil rakyat mempunyai kewenangan dalam proses legislasi disamping kewenangan Dewan Perwakilan rakyat untuk menentukan arah negara demokrasi kesejahteraan ‘welfare staaf menjamin kehidupan rakyat sesuai dengan Kerangka Konstitusional negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 Sedangkan tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetabui fungsi legislasi Presiden kaitanya dengan kedudukan Dewan Perwakilan rakyat sebagai lembaga legislatif dan mengetahui lebih lanjut dari bentuk hubungan pola kemitraan atau kerjasama yang ada antara kedua lembaga yang berbeda yakni eksekutif dan legislatif dalam pembuatan Undang-Undang, apa yang menjadi dasar pembenaran dari keijasama tersebut sehingga dalam proses pembentukan Undang-undang. ini sesuai dengan dasar negara Repubiik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif terhadap sejumlali bahan bacaan, buku, majaiab dan makalah para ahli di bidang hukum tata negara, teknik penelitian menggunakan studi kepustakaan, sumber-sumber data di peroleh dari buku-buku, majalah-majalah dan berbagai literatur ang mendukung terhadap penulisan skripsi ini serta basil wawancara dengan salah satu anggota DPR-RI. Dari data yang dipercleh menunjukan bahwa fungsi presiden terhadap kewenangannya dalam bidang legislasi, adanya kecenderungan eksekutif lebih kuat dalam pembentukan Undang-undang daripada legislatif, walaupun secara teoritis sistem legislasi Indonesia telah sesuai dengan konsep ketatanegaraan yang dianut oleh Repubiik Indonesia dan dasar hukum Repubiik Indonesia yakni Undang Undang Dasar 1945.

Actions (login required)

View Item