Batas usia minimal perkawinan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam

Komara, Arya Jaya (2023) Batas usia minimal perkawinan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (281kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (280kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (360kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB) | Request a copy

Abstract

Sebagai aturan umum, pembatasan usia pernikahan bagi warga negara didasarkan pada harapan bahwa pasangan yang akan menikah harus memiliki kematangan ideologis, kematangan spiritual, dan kebugaran fisik yang memadai. Meskipun usia minimum pernikahan diatur oleh undang-undang dan keputusan hukum, negara-negara Muslim modern terus mereformasi hukum keluarga mereka untuk menjawab tantangan baru dan memenuhi kebutuhan yang muncul di era modern ini. Brunei Darussalam juga merupakan salah satu negara yang telah mereformasi hukum keluarganya, namun jika dilihat dari ideologi Brunei Darussalam, disebutkan bahwa Brunei telah memutuskan untuk mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam rangka membangun reformasi hukum keluarga modern di sebuah negara Islam, penelitian ini menganalisis sumber-sumber reformasi hukum keluarga Brunei Darussalam serta tujuan dan metode reformasi tersebut. Berdasarkan beberapa sumber reformasi hukum keluarga di Brunei, dimungkinkan untuk mengkategorikan reformasi tersebut sebagai reformasi intra-doktrinal yang adaptif dan reformasi ekstra-doktrinal yang semi-progresif. Hal ini karena sebagian besar reformasi dilakukan untuk menanggapi tuntutan zaman, sambil terus menerapkan sebagian besar ketentuan dasar fikih tradisional, terutama fikih Syafi'i. Selain itu, beberapa ketentuan, seperti legalisasi iddat bagi pasangan yang bercerai sebelum menikah, telah muncul dari pandangan mazhab fikih melalui yurisprudensi baru yang dinamis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metodologi reformasi hukum keluarga di Brunei tidak hanya melalui aplikasi alternatif mazhab, seperti tafsīl dan tahrīr, tetapi juga melalui penafsiran ulang teks, termasuk syariah politik dan berbagai analisis sosial. Di Indonesia, masih terdapat kesenjangan terkait batasan usia. Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimal perkawinan bagi perempuan akan sama dengan usia minimal perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 tahun. Pemberlakuan ketentuan ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas kekhawatiran masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka atau sumber hukum primer. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan melihat kesetaraan pembatasan usia perkawinan dari perspektif hukum Islam dan kemudian menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana aturan batas minimal usia perkawinan di Indonesia. UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 dan Laws of Brunei Darussalam Bab 217

Actions (login required)

View Item