Penolakan Nadzir untuk Menertifikasikan Tanah Wakafnya (Studi Kasus di Desa Tamansari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi)

Nanang, Nanang (2006) Penolakan Nadzir untuk Menertifikasikan Tanah Wakafnya (Studi Kasus di Desa Tamansari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (235kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (663kB) | Preview
Preview	Text (DAFTARISI) 3_daftraisi.pdf Download (340kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (622kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB)

Abstract

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang serius mengenai perwakafan tanah milik, terbukti dengaN Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 beserta seperangkat peraturan pelaksanaannya Peraturan ini dibentuk untuk mengatur pelaksanaan perwakafan, sekaligus memberi kepastian dan kekuatan hukum terhadap tanah milik yang diwakafkan. Salahsatu bentuk kepastian hukum atas tanah wakaf adalah dengan disertifikasikan. Dalam kata lain tanah wakaf harus memiliki sertifikat. Dalam operasionalnya temyata di Desa Tamansari Kec.Setu Kab. Bekasi ada tiga orang nadzir yang menolak mensertifikasikan tanah wakafnya. Berdasarkan masalah tersebut, penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui: Pertama, proses ikrar wakaf yang terjadi di Desa Tamansari Kec.Setu Kab. Bekasi. Kedua, alasan nadzir menolak mensertifikasikan tanah wakafnya. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf adalah sala satu program nasional yang merupakan tanggungjawab bersama, pemerintah dan masvarakat di negara Indonesia. Hal ini berdasarkan instruksi bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan nasional No.04 tahun 1990 dan No.24 Tahun 1990 tentang sertifikasi tanah wakaf. Agar setiap tanah wakaf yang terdapat di Indonesia jelas kedudukan hukumnya, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif terhadap buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah perwakafan tanah milik, peraturan-peraturan dan undang-undang tentang wakaf. Setelah itu kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di Desa Tamansari. Sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang ditemukan menunjukan bahwa proses ikrar wakaf yang terjadi di Desa Tamansari ada tiga tahapan proses yang dilaksanakan, yaitu: Pertama, Proses Ijab qabul. Kedua, proses pendaftaran di desa. Ketiga, proses Ikrar wakaf di hadapan PPAIW KUA Kecamatan. Sedangkan yang menjadi alasan penolakkan nadzir mensertifikasikan tanah wakafnya adalah: Pertama, wakaf keluarga. Kedua, besamya biaya pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Biavanya hingga mencapai Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perwakafan tanah milik di Desa Tamansari sebenamya sudah sesuai dengan dengan peraturan yang telah diatur oleh pemerintah, hanya dalam tataran pelaksanaannya masih berpegang pada adat yang sudah dilaksanakan sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah milik. Selain itu faktor besamya biaya pengurusan sertifikasi wakaf menjadi salah satu faktor penting yang mesti diperhatikan pemerintah supaya jangan terlalu memberatkan bagi para nadzir yang hendak mensertifikasikan tanah wakafnya demi terlakasana program nasional dalam sertifikasi tanah wakaf

Actions (login required)

View Item