Pelaksanaan Pasal 126 tentang Pelimpahan Wewenang UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Pemerintahan Kota Bekasi

Ham, Muhammad (2006) Pelaksanaan Pasal 126 tentang Pelimpahan Wewenang UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Pemerintahan Kota Bekasi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (232kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (551kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (448kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (703kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (622kB)

Abstract

Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 120 dan 126 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan kecamatan sebagai unsur perangkat daerah kabupatcn/kota, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagain urusan otonomi daerah. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka kepadanya harus dilimpahi wewenang Dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian wew'enang Walikota kepada Camat, menurut ketentuan ayat (7) pasal 126 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui pelaksanaan pasai 126 tentang pelimpahan wewenang UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di Pemerintahan Kota Bekasi, kedua untuk mengetahui kendala apa saja yang ada dalam pelaksanaan pasal 126 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di Pemerintahan Kota Bekasi, ketiga untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode desknptif analisis, yaitu metode kasus yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala social atau kelompok tertentu untuk meneniukan frekuensi adanya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat. Selain ltu, penulis juga menggunan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum yang sedang berlaku. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yuridis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder. Sementara tekmk pengumpulan data yang penulis tempuh adalah studi literatur studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Data yang ditemuka.n dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal 126 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat di Pemerintahan Kota Bekasi dijabarkan dengan adanya Perda dan Keputusan Walikota. Namun, dalam dua macam peraturan perundang-undangan tersebut ditemukan adanya kekurangan Dari uraiar. diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pasal 126 yang mengatur pelimpahan wewenang Walikota kepada Camat, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di Pemerintahan Kota Bekasi berjalan tidak sebagaimana mestinya. Hal ini teijadi karena adanya kekurangan dalam peruturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pelimpahan sebagian v/ewenang Walikota kepada Camat Kekurangan yang dimaksud adalah tidak terperincinya tugas-tugas atau wewenang apa saja yang dilimpahkan

Actions (login required)

View Item