Analisis yuridis terhadap pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 atas multitafsir praktik politik uang dihubungkan dengan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bandung

Yudistira, Ragen Regyta (2023) Analisis yuridis terhadap pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 atas multitafsir praktik politik uang dihubungkan dengan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (78kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (27kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (206kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB) | Request a copy

Abstract

Politik Uang (money politicss) pada pelaksanaan pilkada 2020 memang menjadi senjata bagi pasangan calon, karena dengan melakukan politik uang (money politicss) dapat mendulang popularitas pasangan calon tersebut, di tengah ketat dan dan tingginya persaingan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu, imbalan materi dijadikan sebagai instrument alat tukar suara masyarakat, padahal tindakan politik uang (money politicss) dapat beresiko membatalkan pasangan calon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung tahun 2020, mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaannya, serta upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3), dalam menjalankan pemilihan umumm harus berpedoman dengan peraturan perundang-undangan demi terjaminya perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan teori kedaulatan rakyat, teori demokrasi dan teori pemilihan umum. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Narasumber penelitian ini terdiri dari Anggota Badan Pengawas Pemilu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Bawaslu terhadap penegakan hukum pelanggaran politik uang (Money politics) pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bandung belum dilaksanakan secara optimal karena Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk memaksa pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal mengumpulkan bukti pelanggaran. Terdapat kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan wewenangnya, diantaranya adalah keterbatasan waktu yang dimiliki untuk mengkaji kasus-kasus penyimpangan, kultur dan budaya hukum juga menjadi kendala atau faktor lain dalam penyelesaian penyimpangan, rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung dalam pemilu serta belum adanya kesepahaman persepsi Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam menangani perkara pidana pemilu. Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mengatasi kendala tersebut adalah Pertama mempertajam kinerja Gakkumdu. Kedua, penambahan anggota panwaslu kelurahan untuk memperkuat pengawasan. Ketiga, memperkuat aturan hukum melalui sanksi pidana dan administratif. Keempat, kapasitas dan efektivitas lembaga pemerintah harus ditingkatkan. Kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya praktik politik uang.

Actions (login required)

View Item