Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional atas penerbitan sertifikat ganda dalam rangka penerapan asas kepastian hukum : Studi kasus di Kabupaten Majalengka

Sudibyo, Wilda Oktavianingrum (2023) Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional atas penerbitan sertifikat ganda dalam rangka penerapan asas kepastian hukum : Studi kasus di Kabupaten Majalengka. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (262kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (569kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (625kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (458kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB) | Request a copy

Abstract

Tanah memiliki hubungan yang erat dengan manusia dan merupakan tempat dimana manusia melangsungkan hidup. Semakin hari semakin berkembangnya zaman maka kebutuhan akan keperluan tanah semakin meningkat sehingga sering mengakibatkan konflik baik untuk penguasaan dan pengelolaan tanah. Sebagai upaya untuk mengatur berbagai masalah terkait pertanahan, diadakannya pendaftaran hak atas tanah untuk terciptanya kepastian hukum, namun dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat saat ini masih terjadi kasus mengenai sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih atau disebut dengan sertifikat ganda. Hal ini mengakibatkan terjadinya suatu sengketa atas tanah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang menjadi penyebab terjadinya sertifikat ganda di Kabupaten Majalengka serta untuk menganalisis tanggung jawab hukum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka terhadap penerbitan sertifikat ganda. Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum, yakni Teori Perlindungan Hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah yang bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Teori Kepastian Hukum, merupakan upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis. Teori Tanggung jawab, merupakan tanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu dalam hal ini terkait sertifikat ganda. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier. Adapun teknis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya sertifikat ganda yakni adanya kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik dalam bentuk pengukuran dan pemetaan obyek tanah, selain itu pula pada waktu dilakukan pengukuran ataupun penelitian di lapangan, pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas-batas yang salah sehingga timbulah kekeliruan yang mengakibatkan sertifikat ganda. Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional terkait sertifikat ganda secara bertahap dilakukan dengan adanya pengaduan dari masyarakat untuk proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka tertuang dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Actions (login required)

View Item