Sanksi tindak pidana Destructive Fishing dalam perspektif hukum pidana Islam : Studi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 156/Pid.B/Lh/2022/ Pn Pso

Maulana, Agung Rizki (2023) Sanksi tindak pidana Destructive Fishing dalam perspektif hukum pidana Islam : Studi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 156/Pid.B/Lh/2022/ Pn Pso. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (443kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (57kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (447kB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)

Abstract

Kegiatan penanggkapan ikan secara destructive fishing menurut Pedoman Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Rencana Nomor/KEPMEN-KP/SJ/2019 Aksi Nasional Pengawasan tentang dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023, adalah cara penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut, habitat dan populasi ikan. Prinsipnya, cara ini memangfaatkan alat yang berbahaya bagi ekosistem dan menghancurkan perairan laut terutama didaerah terumbu karang. Kasus penangkapan secara destructive fishing terdapat dilaporan surat keputusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 156/Pid.B/Lh/2022/ Pn Pso, pelaku dijatuhi hukuman sesuai undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dan dalam ukum pidana islam tidak diatur secara khusus karena pada zaman dahulu belum ada mengkap ikan menggunakan alat peledak. Tujuan penelitian yaitu untuk menegetahui pertimbangan sanksi Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 156/Pid.B/Lh/2022/ Pn Pso .dan untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana Nasional dan terhadap Hukum pidana islam dalam penanggulangan pemecahan permasalahan penanggkapan ikan yang bsersifat secara Destructive Fishing dengan menggunaan bahan peledak. Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu dengan teori gabungan antara, teori absolut, teori relative menjadi teori sanksi pidana pokok dan pidana tambahan, lalu direlevansikan dalam Hukum pidana islam melalui asas maqasid asy-syariah terhadap lingkungan hidup dan mengunakan metode ijtihad qiyas yang berkaitan dengan destructive fishing. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian Hukum mengenai atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa. Hukum utama yaitu saksi pelaku Destructive Fishing dalam Prespektif Hukum Pidana Islam dan pasal 84 ayat (1) undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi Hukum yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman pidana terhadap terdakwa sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 156/Pid.B/Lh/2022/ Pn Pso pada kualifikasi tindak pidana yang merujuk pada pasal 84 ayat (1). Hanya saja pada lamanya pidana terhadap diri terdakwa merujuk pada pasal 100B UU No. 45 Tahun 2009, sehingga Hakim menetapkan hukuman pidana penjara selama 8 bulan penjara dan denda sebanyak Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan bilamana denda tidak dapat dibayarkan digantikan kurungan selama 2 bulan. Analisis relevansi Hukum pidana Islam terhadap Hukum Nasional atas perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan yang merusak ekosistem laut. Dalam Hukum pidana Islam hal ini, perbuatan tersebut dikenai sanksi Hukum Ta’zir

Actions (login required)

View Item