Kewenangan Wali Hakim dalam menikahkan calon istri munurut Imam Malik

Zahroh, Mas Siti (2007) Kewenangan Wali Hakim dalam menikahkan calon istri munurut Imam Malik. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (565kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (319kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (644kB)

Abstract

Wali dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang hams ada dalam pelaksanaan ijab-qabul yang bertindak sebagai wali nikah. Namun, jika wali nasab tidak ada/adhal, maka wali hakim adalah orang yang berwenang menjadi wali bagi calon istri. Hal tersebut berhubungan dengan kewenangan wali hakim dalam menikahkan calon istri.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa yg berwenang menjadi wali hakim menurut Imam Malik, untuk mengetahui apa landasan hukum seseorang berwenang menjadi wali hakim menurut Imam Malik,dan untuk mengetahui bagaimana implementasi pendapat Imam Malik tentang penguasa se-bagai wali hakim diindonesia. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa wali hakim adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab/wali nasabnya adhal.Landasan hukum dan kewenangan wali hakim dalam menikahkan calon istri dilakukan penelitian menurut pendapat Imam Malik, juga dilihat implementasi pendapat Imam Malik tentang hal ini di Indonesia melalui hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi terhadap kitab-kitab fiqh karya Imam Malik yaitu Tanwirul Hawalik a 'la Al-Muwatha Malik dan Bidayatul Mujtahid juga buku-buku yang berhubugan dengan penelitian ini. Analisis dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang behubungan dengan pendapat Imam Malik tentang kewenangan wali hakim dalam manikahkan calon istri Data yang diperoleh menunjukkan bahwa orang yang diperbolehkan menjadi wali hakim harus dengan alasan karena tidak ada wali nasab, anak angkat atau anak di luar perkawinan, wali yang ada tidak cukup syarat, wali aqrab menunaikan ihram atau umrah, wali enggan/adhal, dan wali berada jauh atau ghaib. Serta wali tidak mempunyai kewenangan menikahkan apabila wanita yang akan dinikahkan belum baligh, kedua belah pihak (calon suami dan istri) tidak sekufuy tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan di luar daerah kekuasaannya. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: orang yang ber­wenang menjadi wali hakim menurut Imam Malik adalah Sultan atau Penguasa tau orang yang diberi wewenang oleh penguasa untuk menjadi wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai wali di wilayah kekuasaan Sultan, adapun lan­ dasan hukum seseorang berwenang menjadi wali hakim menurut Imam Malik ada-ian Hadits Nabi, yang diriwayatkan Al-Khamsah kecuali Nasa’i, yang isinya secara umum menyatakan bahwa jika wali-wali itu enggan (berkeberatan) maka hakimlah yang menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali, dan implementasi pendapat Imam Malik tentang penguasa sebagai wali hakim di Indonesia adalah Kepala Negara di Indonesia yaitu Presiden, Presiden telah memberi kuasa kepada Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa pada Kepala Kantor Urusan Agama diwilayah kekuasaannya yang bertindak sebagai wali hakim.

Actions (login required)

View Item