Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana jual beli konten pornografi di media sosial dihubungkan dengan pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat

Afuza, Muhammad Agung Putra (2023) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana jual beli konten pornografi di media sosial dihubungkan dengan pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (307kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus jual beli konten pornografi di media sosial karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat yang tidak bisa menempatkan dirinya dengan baik dan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sepenuhnya sehingga kegiatan jual beli yang dilakukan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana jual beli konten pornografi di wilayah hukum Polda Jabar, untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana jual beli konten pornografi di wilayah hukum Polda Jabar, dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana jual beli konten pornografi di wilayah hukum Polda Jabar. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yag dikemukakan oleh Lawrence Friedman dan teori kepastian hukum. Kedua teori ini saling berhubungan satu sama lain dimana, dalam melaksanakan penegakan hukum perlu dipastikan adanya aturan hukum yang sah dan menjamin tidak adanya tindak sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai suatu fenomena atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum utama, seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Polda Jabar melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana jual beli konten pornografi dengan dua upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Kendala yang dihadapi diantaranya, anonimitas online, menggunakan teknologi enkripsi, perbedaan yurisdiksi, kekurangan sumber daya, keterampilan teknis, perlintasan batas negara, tantangan hukum internasional, isu privasi, pemulihan buki, perlindungan identitas korban, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menyikapi kendala tersebut diantaranya, peningkatan keahlian teknis, kerjasama internasional, kerjasama dengan platform online, perbaikan teknologi, koordinasi antar lembaga, kolaborasi dengan swasta, dan kampanye kesadaran dan pendidikan hukum bagi masyarakat.

Actions (login required)

View Item