Implementasi pasal 27 ayat 3 UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia perspektif Siyasah Dusturiyah : Studi kasus aktivis HAM Haris Azhar

Zulkarnaen, Pratama (2023) Implementasi pasal 27 ayat 3 UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia perspektif Siyasah Dusturiyah : Studi kasus aktivis HAM Haris Azhar. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (72kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (43kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB1.pdf Download (394kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB2.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB)
	Text (BAB III) 6_BAB3.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB4.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB)
	Text (BAB V) 8_BAB5.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTARPUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang membatasi kebebasan berpendapat di Indonesia yang secara jelas-jelas kebebasan berpendapat di jamin dan di akui dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Selain itu, pada penerapannya Pasal 27 ayat (3) juga bertentangan dengan UUD 1945. Terbukti pada kasus yang hari ini terjadi pada salah satu aktivis HAM yaitu haris azhar, bermula pada konten youtube diskusi tentang kondisi ekonomi, politik di Indonesia terkhusus dipapua kemudian yang menyebabkan pelaporan oleh salah satu Menteri yaitu Luhut Binsar Pandjaitan konten tersebut dianggap telah mencemarkan nama baik, padahal isi konten tersebut didasari oleh riset yang sangat kuat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 1).implementasi pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 terhadap perlindungan hak kebebasan berpendapat. 2). Mengetahui Dampak adanya pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 terhadap perlindungan hak kebebasan berpendapat. 3). Dan mengetahui perspektif siyasah dusturiyah terhadap kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh Undang�undang Dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris denganPendekatan yang penulis gunakan berupa jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis yakni dengan mengkaji realitas di lapangan terhadap produk�produk hukum yang berlaku, bahan yang digunakan yaitu bahan kepustakaan dan wawancara dengan metode pendekatan perundang-undangan, serta menganalisanya melalui analisis yurudis empiris. Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hak asasi manusia, teori kebebasan berpendapat, teori siyasah dusturiyah. Beberapa teori tersebut akan menjadi satu kesatuan untuk memunculkan paradigma atas persamaan hak didepan hukum. Teori tersebut peneliti gunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian serta kesesuaian dengan pembahasan penelitian yang peneliti buat. Hasil penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan, yaitu: Pertama,Implementasi pasal tersebut, tidak jelas penerapannya sehingga rumusan pasal juga sangat rentan terjadi multiinterpretasi. kedua, Dampak dari pasal tersebut pada akhirnya kurang terjaminnya kepastian hukum. Kemudian putusan terkait Pasal�pasal multitafsir menjadi beragam bahkan bertolak belakang dan berdampak sangat negatif. Ketiga, Dalam konsep siyasah dusturiyah Kebebasan berpendapat dan berpikir merupakan suatau kewajiban bagi umat islam untuk menyampai kritik dan memberikan nasehat bagi orang yang keliru.

Actions (login required)

View Item