Non vote pada pemilu legislatif tahun 2009 di Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut

Abdullah, Wahid (2011) Non vote pada pemilu legislatif tahun 2009 di Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (393kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (831kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (619kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (19MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (397kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB)

Abstract

Tanpa partisipasi dari masyarakat proses demokrasi tidak akan berjalan dengan lancar. Keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan merupakan suatu keharusan karena masyarakat tersebut adalah bagian dan demokrasi itu sendiri. Namun yang terjadi di desa Mekarsari kecamatan Cibatu Kabupaten Garut khususnya dan umumnya di Negara Indonesia, peran dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu sangatlah rendah. Menurut data KPPS jumlah non vote di desa Mekarsan mencapai 45 % atau dan jumlah 4585 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang tidak melakukan pemilihan berjumlah sekitar 2625 orang. Dalam hal ini penyusun merumuskan beberapa faktor yang menjadikan pemilih non vote menjatuhkan pilihannya pada pilihan tersebut, yaitu hal apa sajakah yang dijadikan pertimbangan para pemilih nonvote sehingga tidak menggunakan haknya sebagai pemilih, bagaimanakah bentuk-bentuk tindakan para pemilih non vote dan bagaimanakan tinjauan siyasah dusturiyah dalam hal tindakan non vote. Menurut Al-Mawardi, pemilu merupakan penentuan umat untuk beramal ma'ruf nahyi munkar, karena pada prinsipnya pemimpinlah yang dapat menentukan hal tersebut Abu Ya'Ja Al-Maududi mengatakan tentang hukum mengangkat pemimpin dapat dilihat dari tiga pemyataannya yaitu keberadaan pemimpin adalah wajib, hukum mengangkat pemimpin berdasarkan informasi wahyu, dan hukum mengangkat pemimpin adalah fardu kifayah. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif. Penyusun langsung terjun kelapangan dan melakukan Observasi ditempat tersebut. Diantara yang ditemukan oleh penyusun pada pemilih non vote sangat beragam diantaranya pertimbangan kuliah, kerja di luar kota, tidak mengetahui jadwal pemilu, bingung memilh siapa, tidak adanya kepercayaan terhadap calon yang dipilih dan tidak mendapatkan surat panggilan. Sedangkan bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan para pemilih non vote adalah dengan jalan tidak datang ke TPS, dengan memilih semua gambar, dan tidak masuk kepada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam pandangan hukum Islam, pemilu untuk memilihh wakil rakyat merupakan salah satu bentuk akad perwakilan (wakalah.) Hukum asal wakalah adalah mubah (boleh). Wakalah itu sah jika semua rukun-rukunnya drpenuhi. Pemilu untuk memilih wakil rakyat yang menjadi sorotan utama adalah perkara yang diwakilkan, yakni untuk melakukan aktifitas apa akad itu dilaksanakan. Dengan kata lain, apakah aktifitas wakil rakyat itu sesuai dengan syariat islam atau tidak. Sebaliknya, jika tidak sesuai, maka wakalah tersebut bathil dan karenanya haram dilakukan. Di Indonesia memilih wakil rakyat adalah untuk kemashalatan masyarakat sendiri. Oleh karena itu tindakan non vote merupakan kesalahan besar yang dilakukan oleh masyarakat.

Actions (login required)

View Item