Advokasi Pondok Pesantren dalam kebijakan ketertiban umum di Kota Tasikmalaya

Hamada, Safira (2024) Advokasi Pondok Pesantren dalam kebijakan ketertiban umum di Kota Tasikmalaya. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (447kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (808kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (834kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (529kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (26kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan data Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan kasus kriminal dan pelanggaran ketertiban umum yang terus terjadi di berbagai daerah. Didapati bahwa pelanggaran ketertiban umum di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan adanya kemerosotan moral pada masyarakat. Sebagai institusi keagaaman, pesantren memiliki peran sentral di masyarakat sehingga dibutuhkan peran masyarakat pondok pesantren dalam proses kebijakan melalui advokasi kebijakan ketertiban umum di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui advokasi Pondok Pesantren dalam kebijakan ketertiban umum di Kota Tasikmalaya. (2) mengetahui bentuk/strategi/upaya yang dilakukan Pondok Pesantren dalam turut serta menciptakan dan mengimplementasikan ketertiban umum di masyarakat. Lokasi penelitian ini adalah Kota Tasikmalaya, jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Adapun sumber data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambil sampel dengan menggunakan purposive sampling. Adapun teori yang digunakan adalah teori Sharma untuk menentukan langkah apa saja yang diambil dalam upaya advokasi yaitu: (1) Tujuan (2) Data (3) Sasaran (4) Pesan (5) Pelaksanaan (6) Evaluasi (7) Dana (8) Koalisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren di Kota Tasikmalaya ikut serta dalam upaya advokasi kebijakan ketertiban umum melalui pelaksanaan fungsi Pesantren dan juga melalui aktivitas aktivitas kegiatan yang melibatkan pesantren, pemerintah daerah dan juga masyarakat. Adapun strategi advokasi yang dilakukan yakni melalui metode majelis ta’lim/pengajian, sosialisasi, pengabdian masyarakat dan harisul lail. Keterkaitan pesantren sebagai lembaga yang berbasis masyarakat memiliki fungsi untuk menebarkan ajaran islam rahmatan lil’alamin melalui pendidikan, dakwah islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat sehingga melalui upaya tersebut mampu mewujudkan ketertiban umum di masyarakat.

Actions (login required)

View Item