Status perkawinan kedua pada perempuan yang belum bercerai di Pengadilan Agama: Studi analisis di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor

Septianingrum, Siti Fadlia (2024) Status perkawinan kedua pada perempuan yang belum bercerai di Pengadilan Agama: Studi analisis di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_absrak.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (176kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1.pdf Download (915kB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (823kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (956kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) | Request a copy

Abstract

Fenomana yang terjadi dilingkup masyarakat akan minimnya kesadaran atas perkawinan kedua tanpa melakukan perceraian di pengadilan agama di desa W anaherang. Fenomena ini terjadi akibat dari penerapan hukum yang tidak selaras antara hukum fiqih dan hukum positif sehingga menjadi polemik yang tak kunjung usai. Seperti halnya pada kasus Perkawinan kedua pada perempuan yang belum bercerai di pengadilan agama. Sudah jelas ditetapkan pada pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum positif sendiri merupakan legal standing atas perkawinan dan perceraian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perkawinan berdasarkan hukum fiqh, keabsahan perkawinan berdarkan hukum positif, pun akibat yang akan ditimbulkan dari perkawinan kedua pada perempuan yang belum bercerai di pengadilan agama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepastian Hukum. Menurut Sudikno Mertukusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Hukum yang menggnakan landasan peraturan perundang-undangan, kepastian dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis empiris, menggunakan pendekatan sosial legal menggabungkan kajian hukum positif dan hukum fiqih dengan peristiwa sosial yang terjadi. Sempel penelitian ini adalah perkawinan kedua perempuan yang belum bercerai di pengadilan agama. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut masih sering terjadi akibat dari pada ketidak selarasan anatara hukum fiqih dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perkawinan kedua pada perempuan tersebut pun tidak mempunyai jaminan terhadap perceraian pada perkawinan pertamanya. Hingga akhirnya pratisi hukum dan lembaga legislative yang harus mempertimbangkan anatara perkawinan dan percerian yang ada di Indonesia.

Actions (login required)

View Item