Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja dihubungkan dengan pasal 20 peraturan daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima

Agung, Cipta (2012) Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja dihubungkan dengan pasal 20 peraturan daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (351kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (908kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (847kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (11MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (950kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pengaturan mengenai pedagang kaki lima Kota Bandung dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima diharapkan mampu menjadi landasan hukum dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, seiring dengan peninngkatan kesejahteraan masyarakat maka dalam proses peningkatannya harus dilakukan dengan proses pemberian pembinaan terhadap seluruh instrumen perlengkapan pemerintahan, sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Pasal 20 menyebutkan bahwa ‘penataan dan pembiaan pedagang kaki lima dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku'. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) tahapan dan Prosedur penertiban pedagang kaki lima Kota Bandung (2) kendala dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja kota Bandung, dan (3) upaya satuan polisi pamong praja untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima. Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Selain hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat hukum juga sebagai law is a tool of social engineering artinya hukum sebagai alat perekayasa sosial, dan inti dari ajaran ini Muchtar kusumaatmadja mengatakan hukum dapat dipergunakan sebagar sarara pembaharuan masyarakat". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Adapun penarikan kesimpulan dan hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) tahapan dan Prosedur penertiban pedagang kaki Iima oleh satpol pp di kota bandung sebagai berikut a. Presuasif / tindakan pendekatan dan peningkatan b. Preventif yaitu tindakan pencegahan c. Represif / penindakan hukum d. Rehabilitasi / memulihkan dan mengembalikan situasi (2) Kendala yang dihadapi terbagi menjadi dua bagian, yaitu kendala eksternal dan internal. Kendala eksternal yaitu kurangnya pemahaman pedagang kaki lima terhadap perda tersebut, kendala internal adanya orang tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut demi kepentingan pribadi (3) upaya yang dlakukan untuk mengatasi kendala eksternal adalah melakukan sosialisasi perda terhadap pkl dan melakukan pembinaan agar mereka memahami perda tentang penataan dan pembinaan tersebut dan satpol pp bekerjasama dengan pihak swasta untuk membangun relokasi bagi pkl. Sedangkan untuk mengatasi Internal adalah melakukan tindakan hukum terhadap oknum satpol pp yang memanfaatkan situasi tersebut demi kepentingan pribadi.

Actions (login required)

View Item