Analisis terhadap penetapan wali hakim menurut kompilasi hukum Islam

Roni, Roni (2010) Analisis terhadap penetapan wali hakim menurut kompilasi hukum Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (407kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (872kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (595kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (985kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal wali adhal, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama mengenai wali tersebut. Hal tersebut menunjukan bahwa dalam penetapan wali hakim ada suatu prosedur atau mekanisme hukum tertentu yang harus dilalui oleh seorang wanita yang walinya adhal sehingga wali hakim dapat bertindak melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wali nikah yang menggantikan kedudukan wali nasab dan berhak mengucapkan ijab dalam perkawinan setelah adanya putusan dan Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan wali hakim dalam hukum perkawinan di Indonesia dan mengetahui bagaimana mekanisme dalam penetapan wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian mi bertolak dari adanya suatu Hadits yang mengatakan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan orang lain. Sehingga apabila wanita tersebut walinya tidak ada atau karena walinya tidak bersedia menikahkan, maka hakimlah yang menikahkan wanita tersebut sesuai dengan Hadis dari Aisyah r a yang menjelaskan bahwa sulthanlah wali bagi mereka yang tidak ada walinya. Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode analisis isi. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, disesuaikan dengan pernyataan dan pertanyaan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer. Kompilasi Hukum Islam dan data sekunder yaitu berupa bahan-bahan terkait dengan penelitian. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaaan. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu menginventalisir data, mengkaji data yang terkait dengan penelitian dan memilah mana data yang terkait dengan pertanyaan. Data yang ditemukan menunjukan bahwa wali hakim mernpunyai landasan hukum yang kuat yaitu Hadits dari 'Aisyah r a sehingga kedudukannya dalam hukum perkawinan adalah sama dengan wali nasab, selain itu data yang ditemukan baik dari beberapa kitab fiqh yang dijadikan rujukan dalam perumusan dan penyusunan. Kompilasi Hukum Islam ataupun dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia menunjukan bahwa dalam hal penetapan wali hakim ini harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Dengan dermkian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan wali hakim dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah sama kedudukannya dengan wali nasab yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, kemudian penetapan wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam adalah melalui proses persidangan di depan sidang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang mengisyaratkan bahwa Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip mempersulit kewenangan wali hakim.

Actions (login required)

View Item