Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi pelaksanaan pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi di Desa Panyindangan Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut

Rafi, Rafi (2023) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi pelaksanaan pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi di Desa Panyindangan Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (226kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAKS) 3_abstraks.pdf Download (243kB) | Preview
Preview	Text 2_DAFTAR ISI.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (624kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (624kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (812kB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB)

Abstract

Rafi (2023), Dalam konteks bernegara, permasalahan pengelolaan serta pemberdayaan sumber daya baik sumber daya manusia dan alam tentu dapat ditelusuri penyebabnya, yang artinya kita bisa lihat bagaimana format atau peta politik, kerja pemerintah, dan praktiknya dalam hal membicarakan pengelolaan-pengelolaan yang bertumpu pada peta yang dijelaskan di atas tersebut. maka konsekuensinya pasti akan timbul hubungan hukum antara pemerintahan daerah dan pusat yang kemudian melahirkan dua model; yakni desentralisasi (suatu pemerintahan yang lebih banyak memberi kekuasaan kepada pemerintah daerah) dan sentralisasi (sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada di pusat, Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan harapan bagi desa sekaligus menjadi tantangan baru untuk perkembangan pemerintahan desa. Selain itu, menurut undang-undang ini pemberdayaan pada prinsipnya merupakan misi, tujuan, agenda, dan asas kebijakan yang dapat dicapai dengan menetapkan kewenangan desa, dalam program perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, dan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, faktor pendukung dan penghambat dan pandangan siyasah dusturiyah dalam menilai implementasi kebijakan dalam pembangunan desa. Penelitian dilakukan dengan objek penelitian pemerintah desa dan segenap masyarakat Desa Panyindangan Kec. Cisompet Kab, Garut. Melakukan wawancara di lokasi penelitian dengan narasumber yang kompeten dan relevan, serta mengambil data-data penindakan, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif; pendekatan kualitatif memaparkan secara deskriptif hasil wawancara dan observasi melakukan penjabaran mengenai data yang didapatkan. Teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori implementasi kebijakan Edward dengan empat variabel: struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan sikap atau disposisi. Kemudian teori selanjutnya menggunakan tinjauan siyasah dusturiyah yaitu prinsip maslahat mursalat, prinsip amanah dan taat. Hasil penelitian kepada pelaksana kebijakan dalam kewenangan pasal 78 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Hasil penelitian dalam hal pembangunan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Panyindangan dalam meningkatkan kinerja dari aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, haruslah didukung dengan kecukupan sumber daya manusia dan sumber daya non manusia yang berkualitas, kompeten, berintegtritas, dan memadai dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam menegakkan aturan undang-undang desa ini. dan siyasah dusturiyah bertumpu pada tanggung jawab pembuat kebijakan yaitu dalam aturan dan pelaksanaannya dan juga Pemerintah desa dengan kesadarannya untuk amanah dan menaati sebuah peraturan yang kembali juga demi tujuan utama yaitu kemaslahatan bagi masyarakat umum.

Actions (login required)

View Item