Pembatalan perkawinan di luar pengadilan agama di Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

Sabani, Farid Al Masih (2010) Pembatalan perkawinan di luar pengadilan agama di Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (399kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (748kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (638kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (7MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (859kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (813kB)
	Text (LAMPIRAN) 9_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Sebagai negara hukum Indonesia mengatur perkawinan dalam perundang­undangan. Terutama bagi umat Islam perkawinan diatur dalam Undang-Undang No I Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula negara menyediakan KUA (Kantor Urusan Agama) dan PA (Pengadilan Agama) sebagai Iembaga yang mengurus masyarakat dalam perkawinan dan perceraian. Hal yang terjadi pada pasangan ER dan ES di Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut mengajukan pembatalan perkawinan tanpa melalui Pengadilan Agama melainkan kepada P3N (Pembantu pegawai pencatat nikah). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa alasan terjadinya pembatalan perkawinan antara ER dan ES serta tidak mengajukannya kepada PA (Pengadilan Agama). Disamping itu untuk menjelaskan status hukum pembatalan perkawinan tanpa melalui Pengadilan Agama menurut ulama dan perundang-undangan. Penelitian ini bertolak cdari Peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 pasal 37 yang menerangkan bahwa "batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan". Metode yang digunakan adalah metode studi kasus (case study) terhadap masalah pembatalan perkawinan di luar Pengadilan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer merupakan jawaban dari Responden yang diteliti, dan sumber data sekunder yaitu studi kepustakaan yang mendukung terhadap masalah penelitian. Data yang ditemukan menunjukan bahwa pasangan ER dan ES mengajukan pembatalan perkawinan tidak melalui pengadilan Agama karena beberapa alasan antara lain karena faktor keuangan, menjaga nama baik keluarga, dengan terjadmya penipuan pihak ER merasa dirugikan, karena ingin cepat selesai dan atas dukungan daro seorang Petugas Pencatat Nikah yang ikut menjadi saksi. Disamping itu karena berpegang pada paham Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa pembatalan perkawinan dengan sebab penipuan tidaklah membutuhkan Hakim (Pengadilan), karena secara logika batalnya perkawinan karena penipuan seperti halnya tidak terjadinya akad perkawinan dan kembali keduanya seperti perawan dan perjaka.

Actions (login required)

View Item