Pelaksanaan penertiban reklame di Kota Bandung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dihubungkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan

Mariana, Mariana (2023) Pelaksanaan penertiban reklame di Kota Bandung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dihubungkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (58kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (403kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (501kB)
	Text (BAB III) 6_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB)
	Text (BAB IV) 7_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (636kB)
	Text (BAB V) 8_Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)

Abstract

Seiring dengan kemajuan serta perkembangan dunia bisnis di Indonesia khususnya Kota Bandung, semakin maju pula pendirian papan-papan reklame baik isidentil maupun permanen. Pemasangan papan-papan reklame saat ini semakin banyak dan menumpuk tanpa memperhatikan prosedur penyelenggaraan reklame yang telah ditentukan. Sehingga perlu dilakukan pengawasan atau penertiban, penertiban ini merupakan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 dalam Pasal 19 ayat (1) Tantang pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame Akan tetapi pada kenyatanyaan dalam penyelenggaraan reklame masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti prosedur pemasangan dan belum semua pelanggaran penyelenggara reklame dapat ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penertiban reklame oleh Satpol PP Kota Bandung dan untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam penertiban pelanggaran penyelenggara reklame di Satpol PP Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran diantaranya adalah teori Pemerintahan Daerah, teori Efektivitas Hukum yaitu Faktor penegak hukum (yang melaksanakan atau menjalankan hukum), Faktor sarana dan fasilitas (yang mendukung penegakan hukum), Faktor masyarakat (yakni masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan), Faktor kebudayaan (yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia manusia di dalam pergaulan hidup. Selanjutnya Teori Pamong Praja sebagai pelaksana dalam penertiban reklame dan Teori Penegakan Hukum Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data primer dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa referensi buku-buku dengan tema penelitian untuk mendukung data sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Penertiban Reklame belum dapat optimal, ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran penyelenggara reklame di Kota Bandung. Hal ini disebabkan karna kurangnya personil serta sarana dan prasarana. Adapun cara penanggulangannya adalah harus adanya penambahan personil atau pegawai penertiban reklame serta penyediaan peralatan yang memadai guna mendukung dalam pelaksanaan penertiban reklame dilapangan.

Actions (login required)

View Item