Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sistim tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

Fauji, Fathul Anwar (2017) Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sistim tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (106kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (711kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)

Abstract

Pelaksanaan sistem tender dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang bertujuan untuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara, sehingga diperoleh barang dan/atau jasa yang terjangkau dan berkualitas serta manfaatnya bagi memperlancar tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, namun pada prosesnya ternyata banyak sekali penyimpangan, terlihat dari laporan akhir tahun 2015 KPPU sudah menerima 136 laporan, sebanyak 66 laporan (49%) merupakan laporan tender dan sisanya sebanyak 70 laporan (51%) adalah laporan non tender dan laporan akhir tahun komisi pemberantasan korupsi (KPK) tahun 2016 mencatat sekitar 467 kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan sistem tender dalam pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah yang baik dan yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomer 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan/atau jasa dan status hukum pelaksanaan sistem tender yang sesuai dengan hukum ekonomi Syariah. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa setiap hukum yang terapkan dimasyarakat atau disyariatkan hukum tersebut untuk mencapai kemaslahatan. Dalam pandangan asy-Syatibi, maslahah dibagi tiga tingkatan darruriyah, hajjiyah, dan tahsiniyah. Penulis mengasumsikan bahwa dalam pelaksanaan sistem tender dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah baik secara prosedur dan status hukumnya, termasuk kedalam tingkatan maslahah darruriyah (hifdz mal) dalam maqashid al-syariah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: (1) metode pengumpulan data dengan jenis penelitian kepustakaan (library reseach) tentang pelaksanaan sistem tender dan status hukumnya, dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sedangkan pendekatannya ialah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. (2) analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pelaksanaan sitem tender dalam pelaksanaan barang dan/atau jasa pemerintah harus sesuai prosedur yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomer 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, adapun mengenai status hukum tender pada substansinya tidak jauh berbeda ketentuan hukumnya dari lelang, dimana transaksi yang dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (‘an taradhin), objek lelang dan tender harus halal dan bermanfaat, sampai dengan tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tender dan tawaran. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem tender dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah boleh dilakukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik dalam Syariat Islam ataupun hukum positif.

Actions (login required)

View Item