Penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan (istri) dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UUPKDRT) di wilayah Polrestabes Bandung

Jafrinal, Ratu Gianis Rainanda (2024) Penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan (istri) dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UUPKDRT) di wilayah Polrestabes Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB 1.pdf Download (397kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (44kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat, yaitu kekerasan dalam rumah tangga karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/permasalahan hidup, sering sekali istri yang justru menjadi korbannya. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering muncul dalam masyarakat tentu sangat merugikan baik bagi diri sendiri, orang lain bahkan masyarakat luas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), mengatur hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Meskipun demikian, masih terjadi kesenjangan dalam penaganan kasus KDRT, terutama di wilayah Polrestabes Bandung, yang memunculkan pertanyaan tentang peran kepolisian dalam penegakan KDRT terhadap istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus KDRT di wilayah hukum Polrestabes Bandung, untuk mengetahui kendala dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala penegakan hukum terhadap kasus KDRT di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori pemidanaan, yang membahas mengenai proses penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum melalui tugas preventif dan represif polisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu menggunakan teknik penelitian data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, studi dokumen. Metode pendekatannya berupa yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer. Analisis data yang digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri dianggap kurang maksimal hal tersebut terbukti dari data yang diperoleh peneliti terdapatnya tunggakan penyelesaian kasus KDRT. Selain itu kendala yang dihadapi diantaranya, keterangan saksi, pencabutan laporan, keterangan yang kurang, edukasi yang kurang, masyarakat, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana. Adapun upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala Penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT diantaranya sosialisasi pada saksi, penyadaran terhadap pelaku, sosialisasi tentang undang-undang KDRT, memberikan edukasi terhadap korban, penyuluhan hukum terhadap masyarakat, peningkatan kualitas, peningkatan sarana dan prasarana.

Actions (login required)

View Item