Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang melanggar peraturan tata tertib berlalu lintas di wilayah hukum Polres Kota Cimahi dihubungkan dengan pasal 106 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Azmi, Rahma Nur Kamilatu (2024) Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang melanggar peraturan tata tertib berlalu lintas di wilayah hukum Polres Kota Cimahi dihubungkan dengan pasal 106 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (463kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (245kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (605kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah di Indonesia. Untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, pengguna kendaraan bermotor harus menaati aturan yang berlaku dalam berlalu lintas, salah satunya yaitu ketentuan Pasal 106 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenal rambu perintah atau rambu larangan. Namun, di wilayah Hukum Polres Cimahi mengenal ketentuan Pasal tersebut masih banyak dilanggar, dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 terjadi peningkatan kasus pelanggaran melawan arus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakkan hukum, kendala yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi untuk melakukan proses penegakkan hukum terhadap pelanggar melawan arus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, yang menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya: Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari primer yaitu dokumen hasil penelitian dan sekunder bahan, Undang-undang serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum bagi pelanggar berupa penerapan sanksi pidana tilang dan pelaksanaan Pasal 106 ayat (4) terhadap pelanggaran melawan arus masih belum efektif mengingat kesadaran hukum masyarakat dan kinerja kepolisian yang masih belum maksimal. Kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya sumber daya manusia (Kepolisian), dan kesadaran masyarakat, kendaraan serta jalan. Adapun upaya yang dilakukan kepolisian yakni melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas perhubungan, dan TNI untuk melakukan operasi zebra, simpatik lodaya, patuh dan pemeriksaan insidental selain itu melakukan sosialisasi dikmas lantas.

Actions (login required)

View Item