Sanksi tindak pidana suap pengadaan CCTV di Kota Bandung dalam putusan nomor 88/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Bdg perspektif hukum pidana Islam

Ahdiah, Mariyah Ulfah (2024) Sanksi tindak pidana suap pengadaan CCTV di Kota Bandung dalam putusan nomor 88/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Bdg perspektif hukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (78kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (364kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana korupsi-suap dalam pasal 12 UU PTPK dijatuhi hukuman dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sedangkan dalam putusan nomor 88/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Bdg pelaku tindak pidana korupsi-suap dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda sejumlah 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan mempertimbangankan keringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi-suap, diantaranya sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim, dampak hukum terhadap pelaku, serta sanksi tindak pidana suap perspektif hukum pidana Islam dalam Putusan Nomor: 88/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Bdg. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori pembalasan/ta'zir bahwa hukuman dianggap sebagai balasan dari suatu tindakan kejahatan yang dilakukan. Teori absolut, berpendapat bahwa pelanggar dikenakan pidana untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan. Teori relatif/tujuan, menurut teori ini pemidanaan merupakan cara untuk mencapai tujuan positif sebagai pembalasan atas tindakan kriminal pelaku. Teori gabungan/modern, teori ini adalah gabungan dari teori absolut dan relatif. Teori pemberat, teori yang digunakan untuk memberatkan hukuman pelanggar. Teori sanksi, sanksi merupakan perasaan sengsara yang diberikan oleh Hakim atas hukuman terhadap pelanggar. Teori maslahat, bahwa hukum Islam harus berdasarkan kemaslahatan umat manusia. Teori maqashid syariah/hifdzul mal, bahwa menjaga kekayaan dari penyeleweng demi kemaslahatan umat manusia. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan metode content analysis. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data menggunakan teknik library research, kemudian untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, pertama, pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman terhadap pelaku dalam putusan nomor: 88/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Bdg dengan dakwaan Pasal 12 UU PTPK dengan memperhatikan bukti-bukti dan unsur-unsur pidananya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan pelaku melakukan tindak pidana korupsi-suap. Kedua, dampak hukum terhadap pelaku dari putusan nomor: 88/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Bdg telah terpenuhi seluruhnya, yaitu pencabutan jabatan terdakwa sebelumnya dan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun setelah menjalani pidana pokok. Ketiga, sanksi tindak pidana korupsi-suap atau risywah dalam putusan nomor: 88/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Bdg dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan hukuman ta'zir yang cara penjatuhan hukuman dan jenis hukumannya diserahkan kepada penguasa dalam hal ini hakim demi kemaslahatan umum.

Actions (login required)

View Item