Pelaksanaan sanksi pidana pasal 27 Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2010 tentang pelarangan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Bandung

Nadiyaningsih, Hanifah Rahmi (2024) Pelaksanaan sanksi pidana pasal 27 Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2010 tentang pelarangan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (148kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (25kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (491kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (545kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (36kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)

Abstract

Penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Bandung diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya para pelaku yang menjual minuman beralkohol dengan berbagai golongan dan tidak memiliki izin di Kota Bandung, tepatnya pada tahun 2022-2023. Hal ini menyoroti kesenjangan antara Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 dan pelaksanaannya dalam menegakkan aturan terkait penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Bandung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Bandung. Penelitian ini juga mencakup identifikasi berbagai kendala dan upaya yang dilakukan dalam menangani masalah penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori pemidanaan yang diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List. Teori ini memahami bahwa hukum pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu mencegah dan menghukum. Fungsi mencegah dilakukan dengan cara memberikan sanksi yang efektif dan efisien untuk menghambat pelanggaran peraturan, sedangkan fungsi menghukum dilakukan dengan cara memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif analisis yang memberikan gambaran secara sistematis terkait hubungan antara permasalahan atau fenomena yang menjadi objek penelitian tersebut berdasarkan data akurat dan faktual. Dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang mengacu terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan juga norma-norma yang hidup berkembang di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan sanksi pidana Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Bandung pada tahun 2022-2023 masih belum baik dan kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan 16 kasus yang hanya diberikan surat teguran sekaligus membuat pernyataan tertulis, dan 1 kasus yang tidak diberikan sanksi apapun. Kendala dalam pembahasan ini adalah adanya kebocoran informasi, kurang baiknya kerjasama antara pihak aparat penegak hukum dengan masyarakat, dan para pelaku yang sengaja berjualan pada saat waktunya jauh dari jadwal persidangan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala ini, yaitu melakukan pendekatan-pendekatan dan berkomunikasi baik dengan pelaku, dan memberikan pemahaman bahwa menjual minuman beralkohol ini harus ada izinnya.

Actions (login required)

View Item