Implementasi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pemberlakuan Double Track System pemidanaan bagi pelaku tindka pidana narkotika: studi kasus Lapas Narkotika kelas II A Bandung

Salsabila, Febi Dwi (2024) Implementasi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pemberlakuan Double Track System pemidanaan bagi pelaku tindka pidana narkotika: studi kasus Lapas Narkotika kelas II A Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (336kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (265kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (318kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (410kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (438kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpusataka.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB) | Request a copy

Abstract

Penyalahgunaan Narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah diubah sebagian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek terkait Narkotika, termasuk pengaturan tentang double track system pemidanaan bagi pelaku tindak pidana narkotika berupa sanksi pidana dan sanksi rehabilitasi. Sanksi pidana yang diatur untuk memberikan efek jera dan rehabilitasi sangat dibutuhkan untuk memulihkan para pecandu narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika mewajibkan bagi pecandu narkotika melaksanakan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis medis. Namun pada kenyataannya di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung tidak melaksanakan rehabilitasi medis bagi narapidana yang berdasarkan hasil skrining positif sebagai penyalahguna narkotika. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan doubel track system pemidanaan bagi pelaku tindak pidana narkotika, hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan dua teori untuk menjawab permasalahan yang disajikam dalam rumusan masalah yakni teori efektivitas hukum yang bertujuan untuk mengetahui tercapai tidaknya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan tujuan Undang-Undang. Dan teori pemidanaan yang bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan teori pemidanaan atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang memberikan gambaran secara sistematis hubungan antara permasalahan berdasarkan data akurat dan memberikan hasil mengapa permasalahan tersebut dapat terjadi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan double track system pemidanaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung belum sepenuhnya efektif karena belum sepenuhnya melaksanakan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu tidak melaksanakan rehabilitasi medis. Selain itu juga terdapat hambatan yang merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, seperti minimnya SDM dan sarana prasarana dalam pelaksanaan double track system pemidanaan.

Actions (login required)

View Item