Impelementasi asas Nebis in Idem dalam Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan asas keadilan hukum perspektif Murtadha Muthahhari

Rohim, Muhammad Fillah Nur (2024) Impelementasi asas Nebis in Idem dalam Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan asas keadilan hukum perspektif Murtadha Muthahhari. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (339kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (439kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (228kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (612kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (666kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (510kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB) | Request a copy

Abstract

Asas Nebis In Idem merupakan asas yang melarang seseorang untuk melaporkan terdakwa kedua kalinya dalam kasus yang sama dan telah memperoleh hukum tetap oleh pengadilan (inkrach), hal itu termaktub dalam pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Ayat (1) dan (2), juga oleh Surat Edaran Mahkamh Agung yang memegang kewenangan dalam peradilan No. 23 Tahun 2002 tentang penanganan perkara asas ne bis in idem. Hal ini memberikan suatu keresahan terhadap korban telah memperoleh kerugian terhadap pelaku, lantas bagaimana nasib orang yang menjadi korban terhadap pelaku jika memang tidak diterima dan tidak diperbolehkan untuk melaporkan, sedangkan korban berhak untuk mendapatkan hak-hak nya yang dirugikan. Disamping itu perlu memandang juga keadilan hukum Perspektif Murtadha Muthahhari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Ketentuan asas nebis in idem dalam hukum pidana Indonesia, (2) Realisasi asas nebis in idem dalam kasus tindak pidana di Indonesia, (3) Relevansi asas nebis in idem dalam tindak pidana di Indonesia dengan asas keadilan hukum perspektif Murtadha Muthahhari. Kerangka pemikiran dalam penulisan ini diambil dari 3 metode kerangka pemikiran, yaitu; (1) Keadilan Hukum sebagai Grand Theory, (2) Pertanggung Jawaban Pidana sebagai Middle Theory, (3) Sanksi dan Maslahah sebagai Applicative Theory. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan mengambil penulisan deskriptif. Yakni dengan mencari, memilah dan menganalisis sumber-sumber yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal yang mendasarinya karena pada penelitian ini objek kajiannya erat dengan fenomena hukum sehingga perlu pemahaman secara mendalam yang bisa bersumber baik berasal dari buku, jurnal, dan sumber lainnya. Hasil dari penelitian ini dirumuskan dalam 3 bagian, yaitu; (1) Ketentuan asas nebis in idem adalah seseorang tidak boleh melaporkan kedua kalinya yang sama yang sudah mendapatkan putusan hakim tetap (incraht), (2) Bahwa realisasi asas nebis in idem mengambil Putusan Hakim No.150/Pid.B/2013/PN.BLK dengan Putusan Perkara No.188/PID.B/2009/PN.BLK, dalam uraian kedua putusan tersebut dinyatakan asas nebis in idem karena didalamnya terdapat memenuhi syarat; (a) pelaku yang didakwakan untuk kedua kalinya sama, (b) perbuatan yang didakwakan adalah sama, (c) Perbuatan pelaku yang pertama sudah mendapatkan putusan hakim tetap (inckraht), dan (3) Relevansi antara asas ne bis in idem dengan dihubungkanya keadilan hukum perspektif Murtadha Muthahhari melihat dari aspek “korban” dan “pelaku”, pandangan Murtadha Muthahhari terhadap pasal 76 KUHP ayat (1) dan (2) bagi korban tidak memberikan hak keadilan untuknya, sedangkan bagi pelaku telah diberikan hak keadilanya.

Actions (login required)

View Item