Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan nomor 166/PID.B/2018/PN.BDG

Anwar, Rizal (2024) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan nomor 166/PID.B/2018/PN.BDG. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (213kB) | Preview
Preview	Text (DAFAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (153kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (445kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (528kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (458kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK: Latar belakang dari penulisan skripsi ini ialah perbedaan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa pada KUHP dan putusan, penjatuhan pidana penjara selama 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, terhadap terdakwa Denny Sonari telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana penyerobotan tanah atas sebidang tanah milik orang lain, menetapkan terdakwa mendapatkan hukuman penjara selama 6 bulan penjara hal ini berbeda dengan apa yang tercantum pada KUHP pasal 385 dengan ancaman hukuman maksimal selama 4 tahun penjara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memberikan hukuman serta keringan bagi pelaku tindak pidana penyerobotan tanah putusan nomor 166/PID.B/2018/PN.BDG, untuk mengetahui sanksi tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan Nomor 166/PID.B/2018/PN.BDG, Serta untuk mengetahui evektifitas sanksi dari perbuatan tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN.BDG Menurut Hukum Pidana Islam. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan pada pertanggung jawaban terdakwa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pemidanaan diantaranya teori absolut, teori relatif, teori gabungan, serta teori Al-Taddakhul. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode studi dokumentasi dengan pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian untuk memperoleh data-data dari studi kepustakaan yang akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dengan cara menguraikan isi data berdasarkan data kualitatif yang bersumber dari putusan pengadilan nomor 166/PID.B/2018/PN.BDG, KUHP, jurnal, skripsi Adapun untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian disimpulkan, pertama Majelis Hakim menjatuhkan pidana dalam putusan nomor 166/PID.B/2018/PN.BDG mempertimbangkan barang bukti, dan unsur-unsur pidananya, serta pertimbangan keringanan hukuman terhadap terdakwa yakni terdakwa berperilaku sopan dan bersikap kooperatif selama persidangan berlangsung dengan hal tersebut membantu hakim untuk dengan cepat menemukan titik terang pada persidangan ini. Kedua unsur-unsur tindak pidana penyerobotan tanah dalam hukum pidana islam ini termasuk kepada jarimah ta’zir dikarenakan tidak memenuhi unusr unsur jarimah hudud ataupun qishash. Ketiga Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penyerobotan tanah pada putusan nomor 166/Pid.B/2018/PN.BDG, sanksi yang diberikan adalah jarimah ta’zir. Jarimah ta’zir adalah hukuman yang tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan As sunnah, sehingga dipercayakan kepada manusia atau ijtihad sosial berdasarkan kepentingan umat. ENGLISH: The background to writing this thesis is the difference between the sentence against the defendant in the Criminal Code and the sentence, a prison sentence of 6 months in prison by the Panel of Judges at the Bandung District Court, where the defendant Denny Sonari has been legally proven and promised to have committed the crime of land grabbing on a plot of land belonging to him. other people, stipulate that thieves receive a prison sentence of 6 months in prison, this is different from what is stated in Article 385 of the Criminal Code which carries a maximum penalty of 4 years in prison. This research aims to find out the judge's legal considerations in giving sentences and relief for perpetrators of the criminal act of land grabbing in sentence number 166/PID.B/2018/PN.BDG, to find out the sanctions for the criminal act of land grabbing in sentence number 166/PID.B/2018 /PN.BDG, as well as to determine the effectiveness of sanctions for criminal acts of land grabbing in Decision Number 166/Pid.B/2018/PN.BDG according to Islamic Criminal Law. The framework for this research is based on respondents' answers. In this research, researchers used theories of punishment including absolute theory, relative theory, combined theory, and Al-Taddakhul theory. In this research, the researcher used a documentation study method with a normative juridical approach, namely a research method to obtain data from literature studies which will discuss criminal liability regarding how to describe the contents of the data based on qualitative data sourced from court decision number 166/PID.B/2018/ PN.BDG, Criminal Code, journal, thesis Regarding data collection techniques using library research techniques. The results of the research concluded, firstly, the Panel of Judges imposed a sentence in decision number 166/PID.B/2018/PN.BDG considering the evidence, and the elements of the crime, as well as considering the leniency of the sentence against the applicant, namely that the applicant behaved politely and was cooperative during the trial. this helps the judge to quickly find bright spots in this broadcast. These two elements of the criminal act of land grabbing in Islamic criminal law are included in the jarimah ta'zir because they do not fulfill the elements of jarimah hudud or qishash. The Third Review of Islamic Criminal Law regarding the criminal act of grabbing land in sentence number 166/Pid.B/2018/PN.BDG, the sanction given is jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir is a punishment that is not explicitly determined in the Al-Qur'an and Sunnah, so it is entrusted to humans or social ijtihad based on the interests of the people.

Actions (login required)

View Item