Relevansi Khilafah Islamiyyah di era modern menurut Taqiyuddin An Nabhani dan Abdurrahman Wahid dalam tinjauan sosiologi hukum

Arivin, Yusuf (2024) Relevansi Khilafah Islamiyyah di era modern menurut Taqiyuddin An Nabhani dan Abdurrahman Wahid dalam tinjauan sosiologi hukum. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (721kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (370kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (15MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (648kB) | Request a copy

Abstract

Khilafah, sebutan untuk suatu pemerintahan pada masa tertentu dalam sejarahnya, mulai dikenal sejak Khilafah Ar-Rasyiddin, yakni sejak Khalifah Abu Bakar sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hingga isu serta problematikanya setelah runtuh di tangan Mustafa Kamal 1924 M. Khilafah sendiri dapat mempunyai makna sekunder (arti bebas),yakni pemerintahan atau sebuah institusi pemerintahan dalam Islam. Berangkat dari isu-isu akan di bangkitkanya kembali Khilafah di muka bumi oleh beberapa tokoh/pelopor setelah runtuhnya keKhalifahan terakhir di Utsmani, beserta relevansi terhadap pemikiran tokoh yang justru menolak isu tersebut, menjadikan penulis tertarik untuk kemudian membahas hal tersebut dengan redaksi Relevansi Khilafah Islamiyah di Era Modern Menurut Taqiyuddin an-Nabhani dan Abdurrahman Wahid dalam Tinjauan Sosiologi Hukum.Tujuan penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui dalil Taqiyuddin An Nabhani dan Abdurrahman Wahid terhadap hukum penegakan Khilafah Islamiyah. Untuk mengetahui istinbat hukum Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid terhadap pendapat mereka terkait hukum penegakan Khilafah Islamiyah. Dan guna untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pendapat Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid dalam menetapkan hukum penegakan kembali Khilafah di era modern. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, diantaranya adalah teori perubahan hukum, teori tujuan hukum, dan teori sosiologi hukum, guna menemukan argumentasi yang paling relevan dalam problematika penelitian. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research). Di mana terkait data-data yang digunakan dan dikumpulkan merupakan data kepustakaan guna menekankan terhadap aspek analisa dan kajian terhadap objek yang kemudian diteliti,bersifat deskriptif kualitatif, berupa pendeskripsian terkait yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data-data pokok melalui data yang diperoleh langsung dari karya-karya baik Taqiyuddin an Nabhani dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dengan menggunakan metode kepustakaan di mana sumber data yang dipakai adalah buku terjemahan dari As Syahshiyah Al Islamiyah, Nidzam Al Hukmi Fi Islam dan buku Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi. Maupun data sekunder yang kemudian dijadikan acuan pula guna memperoleh data yang dibutuhkan, dengan memahami dan meninjau kepada teori-teori yang relevan terhadap topik pembahasan.Dengan hasil penelitian, bahwa yang paling relevan setelah di tinjau dari kaca mata sosiologi hukum, adalah apa yang telah Abdurrahman Wahid argumentasikan, bahwa Khilafah bukanlah jalan satu satunya untuk kebangkitan umat muslim. Dalam memahami konteks perubahan nilai-nilai serta norma di tatanan masyarkat sosial serta yang mempengaruhinya. Dengan memahami maqashid as-syariah serta memahami akan hakikat dari perubahan suatu norma atau hukum seiring perubahan sosial yang universal, dengan mengambil pilihan lain walaupun telah mengadopsi bentuk sistem suatu negara bersumber dari selain Islam, atas syarat suatu esensi bahwa ada mashlahat didalamnya, demi menjaga suatu bangsa dari kehancuran serta guna agar tetap dapat menjalankan syariat sesuai ketentuan sang pembuat syara’ tanpa dikhawatirkan terjadi perpecahan umat bahkan bangsa negara, lebih utama dan relevan ketika di terapkan pada era modern.

Actions (login required)

View Item